8 Kontroversi Firli Bahuri Selama Pimpin KPK, Kini Jadi Tersangka Pemerasan SYL

Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya atas kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Penetapan Firli sebagai tersangka dilakukan setelah Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya memeriksa hampir 100 orang sebagai saksi dan melakukan gelar perkara.

Sejumlah barang bukti disita oleh penyidik untuk mengungkap perkara ini, salah satunya dokumen penukaran valas sebesar Rp7,4 miliar. 

Selama memimpin KPK, Firli Bahuri memiliki banyak rekam jejak yang kontroversional. Berikut daftar panjang kontroversi Firli Bahuri selama pimpin KPK.

1. Menyetujui revisi UU KPK

Sebelum dilantik pada Desember 2019, Firli Bahuri menyetujui revisi UU KPK yang menuai kontroversi di berbagai berbagai kalangan.

Pasalnya, revisi UU KPK dinilai banyak pihak akan melemahkan pemberantasan korupsi. Ketika Firli menyetujuinya, muncul kegaduhan dari berbagai pihak, termasuk warganet. Sehingga, sejak sebelum dilantik saja, Firli sudah menuai kontroversi dari publik.

2. Melanggar etik KPK

Pada September 2020, Firli Bahuri terbukti melanggar etik oleh Dewan Pengawas KPK karena menerima gratifikasi tumpangan helikopter.

Baca Juga: Segera Meluncur, Polri Kirim Surat Pemberitahuan Tersangka Ketua KPK ke Kemensetneg

Putusan pelanggaran tersebut hanyalah satu dari beberapa laporan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Firli ketika menjabat sebagai pimpinan KPK.

3. Memecat puluhan pegawai KPK

Pada tahun 2021, Firli Bahuri memecat 57 karyawan KPK karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Keputusan Firli tersebut menuai kontroversi sebab Komnas HAM menganggap Firli melanggar hak asasi dan maladministrasi oleh Ombudsman RI.

4. Dugaan gratifikasi tiket GP Mandalika

Pada Juli 2022, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri karena diperiksa Dewas KPK terkait gratifikasi tiket GP Mandalika. Saat itu, nama Firli juga dikaitkan sehingga jadi pembicaraan publik.

5. Indeks korupsi terburuk