Suara.com - Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kini harus gigit jari menerima nasibnya tak menerima uang pensiunan.
Hal tersebut gegara dirinya dinyatakan dipecat dari jabatannya sebagai buntut kasus pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Belum lagi, Firli Bahuri kekinian ditetapkan menjadi tersangka dan proses hukum senantiasa berlanjut.
Nasib Firli tersebut berkaca dari keputusan KPK untuk tak memberi pesangon dan uang pensiun kepada sejumlah pegawai yang dipecat per 30 September 2021.
Keputusan KPK tersebut disampaikan oleh Ali Fikri yang kala itu menjabat sebagai Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Selasa (21/9/2021).
Lantas, berapa nominal uang pensiun Ketua KPK yang kini Firli Bahuri tak dapat nikmati?
Jumlah uang pensiun Ketua KPK
Uang pensiun Ketua KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK.
PP tersebut juga mengatur keuntungan finansial alias uang yang diterima oleh Firli lainnya. Berdasarkan aturan itu, Firli seharusnya menerima tunjangan hari tua (THT) sebesar Rp8.063.500.
Baca Juga: Dipecat Jokowi, Eks Penyidik KPK Nilai Firli Bahuri Diberhentikan karena Pelanggaran Etik Berat
Firli dicopot jadi Ketua KPK, sempat layangkan surat pengunduran diri
Sebelum Firli dicopot jadi Ketua KPK, Firli Bahuri sempat menyurati Presiden RI Joko Widodo untuk resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada 18 Desember 2023.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meniliai bahwa langkah Firli Bahuri untuk mundur sebelum dipecat adalah siasat belaka.
Boyamin melihat bahwa siasat tersebut dilakukan Firli demi menghindari sanksi dari Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).
Boyamin kepada wartawan Selasa (26/12/2023) juga melihat salah satu alasan Firli mengundurkan diri adalah agar dirinya mendapatkan uang pensiun.
Boyamin menjelaskan, jika Firli diberhentikan, maka otomatis uang pensiun tersebut akan melayang begitu saja.
Berita Terkait
-
Dipecat Jokowi, Eks Penyidik KPK Nilai Firli Bahuri Diberhentikan karena Pelanggaran Etik Berat
-
Dipilih DPR dan Dilantik Presiden, Novel Menggunggat Pertanggungjawaban Pemerintah Atas Firli Bahuri
-
Baru Diteken, Keppres Jokowi Berhentikan Firli Bahuri Bakal Digugat
-
Rekam Jejak Mentereng Firli Bahuri, Resmi Diberhentikan Jokowi dari Ketua KPK
-
Usai Dipecat Jokowi, Polda Metro Bakal Tahan Firli Bahuri?
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
7 HP Terbaik Rekomendasi Terbaru David GadgetIn, Mulai Rp1 Jutaan
-
IHSG Tahan Badai Menguat 1,55% Hari Ini, BBCA Pendorongnya
-
Dugaan Korupsi Rp46 Miliar, Kantor Sekretariat KPU Morowali Digeledah Kejaksaan
-
Kemendagri Bekali Pranata Humas di Era AI, Strategi Komunikasi Pemerintahan Lawan Disinformasi
-
Novel Spammer, Berawal dari Teror Digital Berubah Menjadi Teror Fisik Nyata
-
Prabowo Singgung Peluang Destry Jadi Gubernur BI: Terserah DPR Nanti
-
Komisi II DPR Usul Skema Gaji Baru untuk Kepala Daerah, Ada Reward dan Punishment
-
Daftar Lengkap 90 Kajari Baru Pilihan Jaksa Agung, Cek Siapa Nahkoda Baru di Daerahmu
-
Jangan Asal Foto! Pemkot Jogja Bongkar Masalah di Balik Plang Malioboro Portable
-
Masif OTT Bupati di Berbagai Daerah, KPK Tegaskan Tak Punya Target Khusus