Rekam Jejak Fahri Hamzah, Desak Mahfud MD Keluar dari Kabinet Jokowi

Suara.com - Wakil Ketua Bidang Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah mendesak agar cawapres nomor urut 3, Mahfud MD segera mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam.

Mantan Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 ini turut menyindir Mahfud MD yang kini kerap mengkritik pemerintahan dalam debat dan kampanyenya. 

"Pak Mahfud itu tidak bisa sembarangan kritik pemerintah apalagi di bidang polhukamnya. Itu semuanya tugas dia. Kalau mau kritik, mau ngomong gitu, keluar dong dari kabinet," ungkap Fahri dalam keterangannya pada Selasa (23/01/2024) kemarin.

Politikus Partai Gelora ini juga menyebut bahwa posisi Mahfud MD selaku menteri dari kabinet Jokowi harus diperjelas terlebih lagi soal kritik kerasnya terhadap pemerintahan Jokowi.

"Identitasnya harus diperjelas, sekarnag tidak jelas. Dia (Mahfud MD) jelas-jelas masih dalam kabinet, idealnya dia harus keluar dari kabinet," lanjut Fahri.

Fahri mengaku dirinya memiliki kapasitas sebagai politisi sekaligus bagian dari TKN Prabowo-Gibran untuk mencermati pelanggaran terhadap paslon lainnya.

Lalu, seperti apa rekam jejak dari seorang Fahri Hamzah? Simak inilah selengkapnya.

Rekam jejak Fahri Hamzah

Kehidupan politik Fahri Hamzah sendiri dimulainya sejak belia. Pria kelahiran Sumbawa, 10 November 1971 ini mulai tertarik dengan dunia politik saat dirinya menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) tahun 1992. Sebelumnya, Fahri sempat mengenyam pendidikan di Fakultas Pertanian Universitas Mataram, tetapi tak dilanjutkannya pada tahun kedua.

Baca Juga: Tidak Mundur Sebagai Menkopolhukam, Mahfud MD: Etika ke Presiden Jokowi

Kegiatan kemahasiswaan di UI membuat Fahri tertarik masuk ke dunia politik. Fahri pernah menjabat sebagai Ketua Umum Forum Studi Islam FE UI, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa UI periode 1996-1997.

Tak hanya itu, setelah menyelesaikan perkuliahannya, Fahri aktif dalam membentuk forum-forum komunikasi politik antarmahasiswa. Fahri menjadi salah satu pelopor pembentukan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Malang dan sempat menjabat sebagai Ketua I dalam periode 1998-1999.

Fahri juga masuk dalam jajaran aktivis reformasi tahun 1998. Usai Presiden Soeharto lengser, Fahri mulai gencar mencari kesempatannya untuk masuk ke dunia politik. Ia kemudian terpilih sebagai staf ahli MPR RI periode 1999 - 2002.

Dua tahun bekerja dengan MPR RI, Fahri memutuskan untuk maju dengan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui dapil tanah kelahirannya, NTB pada pemilu tahun 2004 dari fraksi PKS.

Ia pun terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004-2009. Lagi-lagi, Fahri kembali mencalonkan diri dalam pemilu tahun 2009 dan kembali terpilih dari dapil NTB. Karier politik Fahri terus menanjak saat ia kembali terpilih dalam Pemilu 2014. Ia juga terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI tahun 2014-2019.

Namun sayangnya, Fahri dipecat dari PKS pada tahun 2016 lantaran dituding tidak amanah dalam menjalankan tugasnya.