Profil Jovi Andrea: Jaksa Muda Dibui usai Kritisi Mobil Dinas Buat Pacaran

Suara.com - Sungguh nahas nasib sosok jaksa Jovi Andrea Bachtiar. Kritiknya terhadap penyalahgunaan mobil dinas di lingkup kejaksaan kini mendatangkan apes bagi dirinya.

Adapun Jovi sempat mengunggah video dirinya mengungkap keberadaan penggunaan mobil dinas kejaksaan yang digunakan tidak semestinya.

Jovi melalui media sosial pribadinya mengungkap bahwa nasibnya kini berada diujung tanduk usai seorang oknum sesama jaksa hendak memenjarakan dirinya.

"Jaksa dituntut oleh Jaksa. Sayangnya Jaksa yang dituntut bukan karena Jaksa tersebut melakukan pemerasan, menerima suap dan/ atau gratifikasi, selingkuh hingga nikah sirih, tapi Jaksa tersebut dituntut 2 tahun pidana penjara hanya karena mengkritik demi kepentingan umum terkait penggunaan mobil dinas agar tidak disalahgunakan," ujar sang jaksa muda itu melalui media sosial pribadinya, Kamis (14/11/2024).

Lantas, seperti apa sosok Jovi Andrea Bachtiar?

Profil Jovi Andrea Bachtiar: Jaksa muda yang vokal terhadap isu di kejaksaan

Jovi Andrea Bachtiar lahir dari keluarga yang tinggal di Desa Bah Tonang, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Sejak kecil, ia ikut merantau ke Ngawi, Jawa Timur, sebagaimana yang ia ceritakan melalui media sosial pribadinya.

Jovi akhirnya jatuh cinta dengan dunia penegakan hukum dan memutuskan untuk mengambil kuliah di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM).

Baca Juga: Jaksa Agung Akui Ada Anak Buahnya Main Judol: Hanya Iseng di Bawah Lima Ribuan

Kala duduk di bangku perkuliahan, Jovi terbilang aktif di berbagai kegiatan akademik dan nonakademik.

Ia tercatat sebagai perintis Law and Government Debating Community UGM. Jovi juga pernah membawa pulang trofi debat hukum untuk kampusnya.

Setelah lulus kuliah, Jovi diterima di Kejaksaan. Ia akhirnya mendapat kesempatan untuk berkarier di Kejari Sumatera Utara.

Ia banyak vokal bersuara soal isu-isu hukum terutama yang merebak di tengah-tengah badan Kejaksaan.

Jovi sempat melayangkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang baginya bermasalah.

Ia menilai Undang-Undang tersebut membuka celah untuk perilaku melanggar independensi yang dimiliki oleh para jaksa.