Sejarah Dipisahnya Polri dari Kemendagri, Diperingati Sebagai Hari Bhayangkara

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI dari PDIP, Deddy Sitorus, mewacanakan Polri kembali berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI.

Usulan ini Deddy sampaikan usai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 kemarin. Deddy menduga Polri sudah tidak netral dalam Pilkada Serentak 2024. 

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy.

Pernyataan Deddy Sitorus ini menuai polemik. Banyak kalangan yang menolak usulan itu karena tidak sesuai amanat reformasi. 

Sejarah Polri Di Bawah Kemendagri

Dilihat dari sejarahnya, Polri sudah pernah ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri yaitu di masa awal kemerdekaan RI.   

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menempatkan Kepolisian Dalam Negeri.

Lalu pada Tanggal 29 September 1945, R.S. Soekanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI oleh Presiden Soekarno. Presiden memberi amanat agar Soekanto membangun Kepolisian Nasional.

Melihat struktur polisi saat itu yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Negara Sukanto mulai ragu.

Baca Juga: Membangkang dan Resmi Dipecat, Effendi Simbolon Dilarang Pakai Embel-embel PDIP

Ia menilai polisi bisa dijadikan semacam social force atau kekuatan sosial yang cenderung digunakan sebagai kekuatan politik oleh Departemen Dalam Negeri.

Contohnya adalah adanya tindakan Residen Bondowoso Jawa Timur yang saat itu menangkapi orang-orang tertentu dengan menggunakan polisi untuk suatu hal yang bersifat politik.

Sementara Sukanto menghendaki agar kepolisian hanya berfungsi sebagai alat penjaga keamanan dan ketertiban.

Ia lalu mengajukan pertimbangan kepada Pemerintah agar kepolisian menjadi institusi mandiri yang tidak tergabung di Kemendagri. Usul Sukanto ini disetujui lewat Penetapan Pemerintah Nomor 11/1946 tanggal 22 Juni 1946.

Isinya menyatakan ditetapkan bahwa mulai 1 Juli 1946, Jawatan Kepolisian Negara dikeluarkan dari lingkungan Departemen Dalam Negeri menjadi jawatan tersendiri langsung di bawah Perdana Menteri.

Pemisahan Polri dari Mendagri inilah yang kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Peringatan Hari Kepolisian atau Hari Bhayangkara setiap 1 Juli baru dimulai sejak tahun 1954.