Suara.com - Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mendesak Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menjelaskan sumber dana bantuan sembako yang diberikan bertuliskan "Bantuan Wapres Gibran".
"Dan di atas semua itu harus ada transparansi sumber dana yang dipakai," kata Ray saat dihubungi Suara.com, Sabtu (30/11/2024).
Ia menegaskan, soal adanya sembako yang diberikan kepada warga Jakarta Timur bertuliskan Bantuan Wapres Gibran tidak tepat dilakukan.
"Tentu langkah ini kurang tepat dilakukan. Cara-cara seperti ini sudah semestinya ditanggalkan. Sebab, tidak ada bantuan presiden atau wakil presiden. Yang ada adalah bantuan pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, itu satu kesatuan sistem dari presiden, wakil presiden, menteri dan sebagainya. Jadi, kata dia, tidak tepat hanya disebutkan bantuan Wapres.
"Kecuali, tentu saja, bantuan itu berasal dari dana sendiri. Bukan negara," ungkapnya.
Untuk itu, kata dia, jika bantuan itu dari kantong pribadi Gibran maka cukup dalam bantuan dituliskan nama pemberi dan tidak harus ada jabatan.
"Jikapun itu dilakukan, seharusnya tidak membawa jabatan wakil presiden. Cukup menyatakan nama tanpa embel-embel jabatan negaranya," pungkasnya.
Sebelumnya bantuan sembako yang diberikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk korban banjir di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, menjadi sorotan. Sebab, bantuan dengan tas warna biru bertuliskan Bantuan Wapres Gibran lengkap dengan gambar istana wakil presiden.
Penggiat media sosial, Jhon Sitorus, mengatakan Gibran mirip dengan bapaknya saat masih menjadi Presiden ke-7, yakni Joko Widodo. Saat membagikan sembako ke warga, Jokowi kerap menggunakan tas jinjing berwarna merah dan putih bertulisan bantuan presiden.
"Sama-sama menggunakan APBN. Tapi dulu tujuannya benar-benar membantu, sekarang tujuannya kampanye dini demi pilpres berikutnya (2029)," ujar Jhon Sitorus diutip Suara.com di akun x pribadinya, Jumat (29/11/2024).
Jhon mengatakan pada tahun 1990-an bantuan dari pemerintah bertuliskan Bantuan Negara, setelah itu pada tahun 2010-an ganti menajdi Bantuan Presiden Republik Indonesia. Kekinian tahun 2024 bertuliskan Bantuan Wapres Gibran.
Ia juga menilai Gibran pasti tidak akan merasa bersalah telah menggunakan anggaran APBN untuk sembako warga meski mengatasnamakan pribadi.
"Orang yang tamak dan rakus akan kekuasaan tidak pernah merasa bersalah sekalipun salah," kata dia.
"Dia tidak memahami prinsip dasar etika dan moral. Apapun yg dilakukannya selalu dianggap benar," Jhon menambahkan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 5 Mobil Toyota Dikenal Paling Jarang Rewel, Ideal untuk Mobil Pertama
- 5 HP Murah Alternatif Redmi Note 15 5G, Spek Tinggi buat Multitasking
- 6 Moisturizer Pencerah Wajah Kusam di Indomaret, Harga di Bawah Rp50 Ribu
Pilihan
-
Perilaku Audiens Berubah, Media Diminta Beradaptasi dengan AI dan Medsos
-
Pintu Langit Dibuka Malam Ini, Jangan Lewatkan 5 Amalan Kunci di Malam Nisfu Syaban
-
Siapa Jeffrey Hendrik yang Ditunjuk Jadi Pjs Dirut BEI?
-
Harga Pertamax Turun Drastis per 1 Februari 2026, Tapi Hanya 6 Daerah Ini
-
Tragis! Bocah 6 Tahun Tewas Jadi Korban Perampokan di Boyolali, Ibunya dalam Kondisi Kritis
Terkini
-
5 Fakta Aksi Warga Tolak Party Station di Kartika One Hotel Lenteng Agung
-
Arkadia Digital Media akan Gelar Seminar Nasional Profesionalisme Penegakan Hukum dan Iklim Usaha
-
Gaza Diserang, Prabowo Komunikasi ke Board of Peace
-
Sempat Picu Korban Jiwa, Polisi Catat 1.000 Titik Jalan Rusak di Jakarta Mulai Diperbaiki
-
Jelang Hadapi Saksi, Nadiem Makarim Mengaku Masih Harus Jalani Tindakan Medis
-
Propam Pastikan Bhabinkamtibmas Tak Aniaya Pedagang Es Gabus, Aiptu Ikhwan Tetap Jalani Pembinaan
-
Singgung Alasan Medis Nadiem Makarim, Pengacara Minta Penahanan Dibantarkan
-
Israel Kembali Serang Gaza, Komisi I DPR Minta RI Lebih Aktif Tekan Institusi Internasional
-
Febri Diansyah: Dialog Publik soal Fakta Sidang Bukan Obstruction of Justice
-
Ekonom UGM: Iuran Dewan Perdamaian Bebani APBN, Rakyat Bersiap Hadapi Kenaikan Pajak