Latar Belakang Cak Imin: Sosok yang Sahkan PPN 12 Persen

Suara.com - Gonjang-ganjing terkait kenaikan PPN menjadi 12 persen semakin ramai dibahas publik di media sosial. Arus penolakan terus disuarakan karena kenaikan tersebut dianggap terlalu tinggi yang akhirnya dapat membebani masyarakat.

Namun di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, justru jadi sorotan terkait kontroversi ini. Pasalnya, Cak Imin adalah sosok yang mengesahkan PPN 12 persen melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada 2021 silam.

Kala itu, Cak Imin masih menjabat sebagai Abdul Muhaimin Iskandar. Ia mengesahkan UU HPP dalam sidang paripurna DPR pada Kamis (7/10/2021).

Berikut adalah latar belakang Cak Imin, termasuk pendidikan hingga kariernya.

Latar belakang Muhaimin Iskandar atau Cak Imin

Abdul Muhaimin Iskandar atau yang lebih akrab disapa Cak Imin adalah seorang politikus yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Indonesia sejak Oktober 2024.

Pria kelahiran 24 Sepetember 1966 ini merupakan anak dari Muhammad Iskandar, pengasuh pondok pesantren Manbaul Ma'arif yang terletak di Jombang, Jawa Timur.

Sebagai anak kiayi, Cak Imin sejak kecil dekat dengan kehidupan pesantren dan diajarkan pendidikan agama oleh orang tuanya sendiri.

Beranjak dewasa, Cak Imin mengenyam pendidikan pesantren dan bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri Jombang dan Madrasah Aliyah Negeri I Yogyakarta.

Baca Juga: Barang-barang Secuil yang Kena PPN 12 Persen, Netizen: Buat Bayar Kemewahan Pejabat

Setelah lulus, ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.

Dari situlah ketertarikannya di dunia politik terbentuk yang membawanya menjadi pejabat publik sampai saat ini.

Cak Imin menikah dengan Rustini Murtadho pada tahun 1995 dan dikaruniai tiga orang anak, yaitu Mega Safira, Rahma Arifa, dan Egalita Azzahra.

Karier politiknya dimulai sejak era reformasi, dimana pada tahun 1998 ia menjadi salah satu tokoh yang ikut mendirikan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Seiring berjalannya waktu, sosoknya semakin sentral di PKB yang kemudian dianggap sebagai figur untuk menggantikan Gus Dur.

Kariernya semakin moncer ketika menjabat sebagai anggota DPR RI dari PKB yang kemudian pada tahun 2009 diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.