Kekayaan Muhammad Farhan di LHKPN, Berani Tolak Suap Proyek Rp3 Miliar

Suara.com - Wali Kota Bandung terpilih Muhammad Farhan blak-blakan membongkar upaya suap yang dialamatkan kepadanya. Tak tanggung-tanggung, ia ditawari uang Rp3 miliar demi proyek.

Proyek itu ditawarkan oleh seorang pengusaha kepada Muhammad Farhan. Padahal, Farhan belum dilantik menjadi Wali Kota Bandung secara resmi.

Sosok yang juga dikenal sebagai presenter kondang itu awalnya berprasangka baik lantaran tahu kredibilitas si pengusaha. Namun, saat tiba-tiba disodorkan uang, ia pun lantang menolaknya.

"'Ini, pak. Saya udah siapin ini'. Uang, Rp3 miliar. 'Ini untuk membantu bapak, karena kemarin pasti banyak utang'," ujar Farhan menirukan omongan utusan sang pengusaha saat bercerita di podcast YouTube Pandji Pragiwaksono.

"'Nggak, nggak mau'. Saya butuh ekspertis seperti dia, tapi saya tidak butuh uangnya," sambungnya.

Bahkan Farhan sampai mengancam akan memberikan proyek tersebut ke orang lain karena dipaksa menerima suap tersebut demi tender.

"Bilang sama si bapak itu, kalau dia maksa, semua proyeknya saya tolak'. Akhirnya nggak jadi," pungkasnya.

Bersamaan dengan itu, kekayaan Muhammad Farhan menarik disimak. Kira-kira seberapa kaya Farhan? teguh menolak suap miliaran rupiah?

Merujuk Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Farhan melaporkan hartanya saat menjabat sebagai Anggota DPR RI pada Agustus 2024 lalu.

Baca Juga: Berapa Kekayaan Kombes Donald Simanjuntak? Dipecat Karena Kasus Pemerasan WN Malaysia di DWP

Politikus Nasdem tersebut mengaku tidak memiliki utang, sehingga harta kekayaannya mencapai Rp8.975.577.955 atau Rp8,9 miliar.

Aset Farhan terbanyak dalam bentuk tanah dan bangunan senilai Rp8.446.325.000. Sedangkan untuk alat transportasi dan mesin, Farhan mengaku hanya memiliki satu mobil BMW 320 keluaran tahun 2014 senilai Rp200 juta.

Sementara itu, harta bergerak lainnya yang dimiliki Farhan sebesar Rp79.800.000 serta kas dan setara kas Rp249.452.955.

Itulah informasi mengenai kekayaan Muhammad Farhan yang dilaporkan ke KPK melalui LHKPN.