Profil Kreshna Putra, Eks Ketua TKD Prabowo-Gibran yang Jadi Komisaris Jakpro

Suara.com - Profil Eks Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran untuk wilayah Jakarta Selatan Kreshna Putra kembali disorot. Dirinya naik daun karena kini ditunjuk menjadi salah satu Komisaris PT Jakarta Propertindo atau Jakpro (Perseroda) melalui Rapat Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS). Sejumlah tokoh yang diketahui membantu memenangkan Prabowo-Gibran dalam pemilu 2024 juga mendapatkan jabatan tertentu. Ini merupakan “politik balas budi” yang diterapkan oleh pemenang pemilu

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Kreshna mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas amanah yang dipercayakan kepadanya. "Saya sampaikan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta, khususnya Pak Gubernur Pramono Anung atas kepercayaan yang diberikan kepada saya ini," ucap dia seperti dikutip Antara.

Dia pun berkomitmen untuk fokus sebagai komisaris Jakpro, dan akan melepaskan semua jabatannya di Partai Golkar yang selama ini lekat dengan profil Kreshna.  "Saya siap melepas semua jabatan yang terkait dengan Partai Golkar dan fokus di Jakpro," kata dia.

Seperti diketahui, Kreshna menjabat Ketua DPD II Partai Golkar Jakarta Selatan sejak 2023. Kemudian ia dipercaya menjadi Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk wilayah Jakarta Selatan pada Pilpres 2024.

Melansir laman resmi Golkar Jaksel, jelang Pemilu 2024, mereka menunjukkan sikap yang sangat optimistis. Plt Ketua DPD II Golkar Jakarta Selatan saat itu, Kreshna Putra  bahwa Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Jakarta Selatan sudah turun ke lapangan melakukan sosialisasi, tidak hanya bekerja dibalik meja.

Selain Kreshna, rapat KPPS juga memutuskan dan menetapkan dua komisaris lainnya, yakni Sahrin Hamid dan Syaefuloh Hidayat, serta Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama Jakpro.

Sementara itu, VP Corporate Secretary Jakpro Yeni Widayanti, Senin (4/8/2025), mengatakan susunan Dewan Komisaris tersebut mencerminkan kesinambungan dan komitmen Jakpro dalam memperkuat aspek pengawasan, sekaligus memberi ruang bagi perspektif baru dalam menjawab tantangan pembangunan kota.

Menurut dia, perubahan itu dilakukan secara terukur dan bertujuan mendukung visi jangka panjang perusahaan. “Perubahan komposisi Dewan Komisaris merupakan bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur tata kelola sekaligus menyelaraskan dengan kebutuhan pengembangan proyek-proyek strategis di Jakarta," papar Yeni.

Dia optimistis sinergi antara pengalaman dan semangat baru akan membawa dampak positif dalam perjalanan Jakpro ke depan.

Baca Juga: Terkuak! Ini Alasan Pramono Angkat Loyalis Anies jadi Komisaris Jakpro

Jakpro memegang mandat penting dalam pelaksanaan sejumlah proyek prioritas Ibu Kota. Dari pembangunan LRT Jakarta Fase 1B, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), hingga pengembangan kawasan hijau dan hunian terpadu.

Dia menegaskan komitmen Jakpro untuk terus menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, berbasis inovasi, dan selaras dengan arah kebijakan Pemprov DKI Jakarta. "Kami percaya bahwa kepemimpinan yang kuat di level Dewan Komisaris akan memperkuat arah tersebut," kata dia.

Presiden Prabowo diketahui bagi-bagi jabatan setelah dirinya terpilih sebagai presiden. Orang-orang dekat presiden yang menjabat sebagai Wakil Menteri juga bisa rangkap jabatan sebagai komisaris. Ada 30 daftar wakil menteri atau wamen dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang merangkap jabatan sebagai komisaris sejumlah perusahaan pelat merah.

Paling anyar, mantan atlet bulu tangkis nasional Taufik Hidayat mengumumkan dirinya menjadi Komisaris di PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Ini artinya Taufik memegang dua jabatan, komisaris sekaligus Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga.

Taufik bukan nama satu – satunya, Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, pun memperoleh jatah kursi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi. Padahal Stella sempat dianggap sebagai angin segar untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Padahal, sejumlah pakar menyebut rangkap jabatan akan membuat pekerjaan para wakil menteri ini menjadi tidak fokus.