Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara soal penunjukan Sahrin Hamid, mantan juru bicara Anies Baswedan, sebagai komisaris di tubuh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Penunjukan ini menyita perhatian karena Sahrin selama ini dikenal sebagai loyalis Anies, yang juga sempat bersaing di kontestasi politik Jakarta.
Pramono menyebut dirinya memiliki dua pertimbangan utama sebelum menunjuk seseorang sebagai komisaris di BUMD milik Pemprov DKI. Pertama, harus mengenal sosok yang akan diangkat. Kedua, orang tersebut wajib memiliki rekam jejak dan kredibilitas.
“Saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris salah satu pendekatan pertama tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, yang kedua adalah kredibilitas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Sahrin bukan satu-satunya sosok yang dilantik dalam jajaran baru Dewan Komisaris Jakpro. Pemprov DKI juga menunjuk Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama menggantikan Hikmahanto Juwana. Kemudian, ada Kreshna Putra, Ketua DPD Golkar Jakarta Selatan, serta Syaefulloh Hidayat, Kepala BP BUMD DKI Jakarta, sebagai komisaris lainnya.
Penunjukan ini dilakukan secara resmi melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) yang dikeluarkan Jakpro beberapa waktu lalu.
Pramono juga menyinggung penunjukan tokoh lain dalam struktur BUMD yang ia nilai punya kapabilitas. Salah satunya adalah eks Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang kini didapuk sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya.
Menurut Pramono, Prasetyo layak menduduki posisi tersebut karena memahami betul seluk-beluk PAM dari pengalamannya dua periode memimpin DPRD.
“Jadi hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang, walaupun tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu,” katanya.
Masuknya Sahrin ke struktur Jakpro memunculkan spekulasi politik, terutama karena Anies Baswedan sebelumnya menyatakan dukungan kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Juga: Bawa-bawa PBB, Natalius Pigai Larang Bendera One Piece: Kebebasan Berekspresi Bisa Dibatasi Negara
Sahrin sendiri dikenal sebagai Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat. Ia kerap tampil mendampingi Anies dalam berbagai kegiatan kampanye dan konsolidasi politik, terutama menjelang Pilpres dan Pilkada lalu.
Jakpro sendiri merupakan BUMD strategis yang menangani sejumlah proyek besar di Jakarta, mulai dari pembangunan LRT Jakarta, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Berita Terkait
- 
            
              Diserang Balik Tom Lembong, Rekam Jejak Hakim Dennie Arsan: Karier Moncer hingga Hartanya Meroket!
 - 
            
              Relawan Jokowi Lolos Penjara Kasus Fitnah JK? Silfester Matutina Sesumbar: Kami Sudah Berdamai!
 - 
            
              Pramono Diam-diam Tunjuk Loyalis Anies Sahrin Hamid jadi Komisaris Jakpro, Apa Alasannya?
 - 
            
              Heran Relawan Jokowi Silfester Matutina Bebas Berkeliaran, Mahfud MD Curigai Kejagung: Ada Apa Sih?
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid
 - 
            
              Pramono Pastikan Kampus IKJ Tak Dipindah ke Kota Tua, Fokus Bangun Ekosistem Seni di TIM
 - 
            
              Onad Resmi Direhabilitasi: Bukan Pengedar, Ini Alasan BNNP DKI
 - 
            
              Budi Arie Merapat ke Gerindra? Muzani: Syaratnya Cuma Ini!
 - 
            
              Yusril: Pasal KUHP Lama Tak Lagi Efektif, Judi Online Harus Dihantam dengan TPPU
 - 
            
              Prabowo Setujui Rp5 Triliun untuk KRL Baru: Akhir dari Desak-desakan di Jabodetabek?
 - 
            
              Subsidi Transportasi Dipangkas, Tarif Transjakarta Naik pada 2026?
 - 
            
              Wacana Soeharto Pahlawan Nasional Picu Kontroversi, Asvi Warman Soroti Indikasi Pemutihan Sejarah
 - 
            
              Dinilai Bukan Pelanggaran Etik, Ahli Hukum Sebut Ucapan Adies Kadir Hanya Slip Of The Tongue