Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara soal penunjukan Sahrin Hamid, mantan juru bicara Anies Baswedan, sebagai komisaris di tubuh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Penunjukan ini menyita perhatian karena Sahrin selama ini dikenal sebagai loyalis Anies, yang juga sempat bersaing di kontestasi politik Jakarta.
Pramono menyebut dirinya memiliki dua pertimbangan utama sebelum menunjuk seseorang sebagai komisaris di BUMD milik Pemprov DKI. Pertama, harus mengenal sosok yang akan diangkat. Kedua, orang tersebut wajib memiliki rekam jejak dan kredibilitas.
“Saya di dalam mengangkat siapapun untuk menjadi komisaris salah satu pendekatan pertama tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, yang kedua adalah kredibilitas,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Sahrin bukan satu-satunya sosok yang dilantik dalam jajaran baru Dewan Komisaris Jakpro. Pemprov DKI juga menunjuk Lusiana Herawati sebagai Komisaris Utama menggantikan Hikmahanto Juwana. Kemudian, ada Kreshna Putra, Ketua DPD Golkar Jakarta Selatan, serta Syaefulloh Hidayat, Kepala BP BUMD DKI Jakarta, sebagai komisaris lainnya.
Penunjukan ini dilakukan secara resmi melalui Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) yang dikeluarkan Jakpro beberapa waktu lalu.
Pramono juga menyinggung penunjukan tokoh lain dalam struktur BUMD yang ia nilai punya kapabilitas. Salah satunya adalah eks Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi yang kini didapuk sebagai Ketua Dewan Pengawas PAM Jaya.
Menurut Pramono, Prasetyo layak menduduki posisi tersebut karena memahami betul seluk-beluk PAM dari pengalamannya dua periode memimpin DPRD.
“Jadi hampir semua yang saya angkat adalah orang-orang, walaupun tentunya saya harus mengenal yang bersangkutan, adalah orang-orang yang memang mempunyai kapasitas untuk itu,” katanya.
Masuknya Sahrin ke struktur Jakpro memunculkan spekulasi politik, terutama karena Anies Baswedan sebelumnya menyatakan dukungan kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024.
Baca Juga: Bawa-bawa PBB, Natalius Pigai Larang Bendera One Piece: Kebebasan Berekspresi Bisa Dibatasi Negara
Sahrin sendiri dikenal sebagai Ketua Umum Ormas Gerakan Rakyat. Ia kerap tampil mendampingi Anies dalam berbagai kegiatan kampanye dan konsolidasi politik, terutama menjelang Pilpres dan Pilkada lalu.
Jakpro sendiri merupakan BUMD strategis yang menangani sejumlah proyek besar di Jakarta, mulai dari pembangunan LRT Jakarta, pengelolaan Jakarta International Stadium (JIS), hingga revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM).
Berita Terkait
-
Diserang Balik Tom Lembong, Rekam Jejak Hakim Dennie Arsan: Karier Moncer hingga Hartanya Meroket!
-
Relawan Jokowi Lolos Penjara Kasus Fitnah JK? Silfester Matutina Sesumbar: Kami Sudah Berdamai!
-
Pramono Diam-diam Tunjuk Loyalis Anies Sahrin Hamid jadi Komisaris Jakpro, Apa Alasannya?
-
Heran Relawan Jokowi Silfester Matutina Bebas Berkeliaran, Mahfud MD Curigai Kejagung: Ada Apa Sih?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta