Berapa Lama Anies Baswedan Menjabat Mendikbud? Kritik Sistem Pendidikan Indonesia Sudah Kuno

Suara.com - Anies Baswedan baru-baru ini melontarkan kritikan tajam terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Ia menyebut sistem yang berlaku saat ini sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi relevan dengan tantangan global.

Pernyataan ini mengingatkan publik akan rekam jejak Anies saat ia sendiri pernah menduduki kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

Lantas, berapa lama sebenarnya Anies Baswedan menjabat sebagai Mendikbud?

Kritik Anies Baswedan terhadap Sistem Pendidikan Indonesia

Kritik tersebut disampaikan Anies Baswedan saat menjadi pembicara dalam forum bergengsi ASEAN for the Peoples Conference di The Sultan Hotel, Jakarta, pada Minggu, 6 Oktober 2025.

Dalam sesi tersebut, Anies mulanya ditanya mengenai reformasi pendidikan yang diperlukan untuk mencapai target Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar keempat pada 2045.

"Kita memiliki anak-anak abad ke-21. Namun, sistem sekolah kita masih beroperasi dengan pola pikir abad ke-20," ujarnya dalam bahasa Inggris. 

Anies lantas menekankan bahwa sistem pendidikan perlu bertransformasi agar lebih relevan dengan tantangan abad ke-21. Ia mengusulkan adanya kurikulum lintas negara di kawasan ASEAN sebagai langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi pendidikan di Asia Tenggara. 

Pernyataan ini tentu menarik perhatian, mengingat Anies Baswedan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan reformasi pendidikan saat ia menjabat sebagai Mendikbud.

Baca Juga: Nilai 11 Masih Diingat Terus, Prabowo Sebut Anies yang Bikin Dirinya Menang

Jejak Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Jauh sebelum dirinya bertarung di politik elektoral sebagai calon presiden, Anies pernah dipercaya menduduki jabatan strategis di pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama.

Ia ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ke-26 dan resmi diangkat pada 27 Oktober 2014, bersama 33 menteri lain yang tergabung dalam Kabinet Kerja.

Menariknya, pada saat bersamaan, pria kelahiran 7 Mei 1969 ini juga masih menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina periode 2007-2015. Artinya ia sempat rangkap jabatan di awal masa kepemimpinannya di Kemendikbud.

Kebijakan dan Program Penting di Era Anies Baswedan

Meskipun masa jabatannya terbilang singkat, Anies Baswedan meninggalkan beberapa jejak kebijakan yang cukup mencolok selama memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Pengesahan Kurikulum 2013 (K13)

Salah satu program utama Anies adalah mengesahkan Kurikulum 2013 (K13) sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di tanah air.

K13 hadir untuk mengganti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006, meskipun dalam masa transisi, KTSP masih tetap diacu.

2. Perubahan Fungsi Ujian Nasional (UN)

Anies juga melakukan pembaruan signifikan terhadap tolok ukur kelulusan siswa. Di bawah kepemimpinannya, Ujian Nasional (UN) tidak lagi menjadi satu-satunya patokan penentu kelulusan siswa dari sekolah.

Sebaliknya, UN dialihfungsikan sebagai instrumen pemetaan pemerataan kualitas pendidikan di berbagai daerah, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tanpa membebani siswa dengan tekanan kelulusan.

3. Penghapusan Masa Orientasi Siswa (MOS)

Inovasi lain yang cukup progresif adalah penghapusan sistem Masa Orientasi Siswa (MOS) yang kerap dijadikan ajang perpeloncoan dan praktik kekerasan oleh kakak kelas. Sistem ini kemudian diganti dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) yang lebih berorientasi pada pengenalan sekolah dan lingkungan belajar secara positif oleh pihak sekolah.

Berapa Lama Anies Baswedan Menjabat Mendikbud?

Perjalanan Anies Baswedan sebagai Mendikbud di Kabinet Kerja memang tidak berlangsung lama. Ia hanya menyandang jabatan tersebut selama kurang dari dua tahun. Secara spesifik, Anies Baswedan menjabat sebagai Mendikbud dari 27 Oktober 2014 hingga 27 Juli 2016.

Pada tanggal 27 Juli 2016, Anies Baswedan dicopot dari jabatannya sebagai Mendikbud dalam sebuah reshuffle Kabinet Kerja.

Posisinya kemudian digantikan oleh Muhadjir Effendy, yang juga berasal dari golongan nonpartai. Kala itu, Presiden Jokowi tidak memberikan alasan spesifik terkait pencopotan Anies.

Ia hanya menyatakan bahwa reshuffle dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah agar lebih cepat dan efektif.