Apa Itu Zero Growth? Konon Katanya Bakal Diterapkan untuk Pembukaan CPNS 2026

Suara.com - Berita mengenai pembukaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 terus dinanti-nanti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama bagi mereka yang memang mengincarnya. Apalagi di tahun 2025 ini dipastikan tidak ada rekrutmen CPNS.

Mengenai hal ini, pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat ini masih melakukan koordinasi terkait jadwal resmi pembukaan CPNS 2026.

"Untuk 2026 kita berharap ada. Kalau bisa setiap tahun ada pengadaan calon ASN, kalau tidak bisa ya dua tahun sekali," ujar Plt Deputi BKN Aris Windiyanto pada Forum Tematik Bakohumas pada 11 Oktober 2025 lalu.

Hingga saat ini, belum ada pengumuman final tentang waktu pendaftaran, jumlah formasi, serta detail tata cara seleksi.

Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pembahasan tentang pembukaan CPNS 2026 ini masih berlangsung dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Fokus utama BKN saat ini adalah menyelesaikan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu tahun 2024. Nantinya setelah tahap tersebut selesai, pemerintah akan mengkaji kuota dan mekanisme rekrutmen CPNS 2026.

"Belum (prioritas formasi). Semua masih dikoordinasikan oleh berbagai kementerian, lembaga, dan Pemda," ujar Zudan saat ditemui di Makassar pada Senin (03/11/2025) yang lalu.

Di sisi lain, ada wacana formasi ASN tahun 2026 rencananya akan berpedoman pada kebijakan zero growth dan minus growth. Melansir laman papuapegunungan.kpu.go.id, wacana tersebut berdasarkan Buku Nota Keuangan II Tahun 2026, 

Munculnya wacana ini membuat banyak yang bertanya-tanya apa makna istilah zero growth dan minus growth. Simak penjelasannya berikut ini.

Baca Juga: CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Info Terbaru dan Cara Buat Akun SSCASN Sebagai Persiapan

Apa Itu Zero Growth?

Zero growth artinya penerimaan pegawai baru disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun. Sedangkan minus growth artinya penerimaan pegawai baru lebih sedikit dibanding jumlah ASN yang berhenti.

Kebijakan ini menegaskan bahwa penerimaan CPNS 2026 akan dilakukan dengan prinsip efisiensi, menyesuaikan dengan kebutuhan riil instansi pemerintah.

Meski demikian, peluang tetap terbuka luas lantaran masih ada formasi dari tahun 2024 yang belum sepenuhnya terisi, yakni mencapai lebih dari 600 ribu posisi menurut KemenPAN-RB.

Salah satu akun TikTok @sella_emon juga membahas tentang zero growth yang rencananya akan diterapkan dalam CPNS 2026 tahun depan.

"Jadi pemerintah akan membuka CPNS 2026 dengan sistem zero growth. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, zero growth adalah pertumbuhan nol. Jadi secara nasional pemerintah tidak akan menambah jumlah PNS yang dilakukan seleksi CPNS 2026 nanti," ujarnya.

"Pemerintah hanya menambal atau mengisi kekosongan yang ada karena ada PNS yang pensiun, mengundurkan diri, atau meninggal dunia," lanjutnya.

Penerapan mekanisme zero growth pada penerimaan CPNS 2026 membuat pembukaan formasi akan disesuaikan dengan kebutuhan aktual di setiap instansi pemerintah.

Hal ini tentu akan membuat persaingan CPNS 2026 lebih ketat namun tentu jauh lebih adil dan sehat dari segi persaingan.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menghadirkan sebuah sistem seleksi yang jauh lebih berkualitas dan transparan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, penerimaan CPNS tahun 2026 lebih menekankan pada kompetensi dan keahlian teknis.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan kualitas ASN agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kinerja pelayanan publik.

Prediksi Formasi dan Kebutuhan ASN 2026

Walaupun belum diumumkan secara resmi, beberapa prediksi menunjukkan bahwa kebutuhan ASN tahun 2026 bisa mencapai 300 ribu hingga 400 ribu formasi, dengan prioritas di tiga bidang meliputi pendidikan (guru, dosen, dan tenaga kependidikan), kesehatan (dokter, perawat, tenaga medis), serta teknis pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Untuk lulusan SMA/SMK, peluang tetap terbuka lebar karena pemerintah juga mempertimbangkan posisi teknis non-gelar seperti Petugas Permasyarakatan, Pengamat Gunung Api (PVMBG-KESDM), Petugas BMKG, Petugas Karantina Hewan/Tumbuhan, Satpam dan Petugas Layanan Publik di Instansi Pusat dan Daerah.

Kontributor : Rizky Melinda