Wali Kota Madiun Maidi Kena OTT KPK Kasus Apa?

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 19 Januari 2026. Dua kepala daerah, Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo ditangkap dalam OTT KPK ini.

Karena menjadi sorotan nasional, publik pun bertanya-tanya Wali Kota Madiun Maidi kena OTT KPK kasus apa?

Nah, korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun terkait "uang jatah" atau fee proyek serta pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) di wilayah Kota Madiun.

Dengan kasus ini, Maidi, yang merupakan politikus dari Partai Gerindra, menjadi wali kota ketiga di Madiun yang terjerat kasus korupsi. Sebelumnya, pendahulu-pendahulunya juga pernah berurusan dengan hukum serupa.

Profil Wali Kota Madiun Maidi

 

Pak Maidi, begitu sapaannya, lahir pada 15 Mei 1965 di Madiun.

Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Brawijaya dan kemudian menjadi birokrat di Pemkot Madiun.

Karir politiknya dimulai ketika ia terpilih sebagai Wali Kota Madiun pada periode 2021-2026 melalui Pilkada.

Selama menjabat, Maidi dikenal dengan program-program inovatif seperti pengembangan kota pintar (smart city), yang melibatkan berbagai proyek infrastruktur dan teknologi.

Namun, di balik citra positif itu, dugaan korupsi mulai mencuat. Profilnya sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat kini tercoreng oleh OTT KPK awal tahun 2026.

Baca Juga: Benarkah Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK? Ini Kronologinya

Kronologi OTT KPK Wali Kota Madiun

 

Kronologi OTT KPK Wali Kota Madiun bermula dari informasi intelijen KPK yang mendeteksi adanya transaksi mencurigakan di lingkungan Pemkot Madiun.

Pada Senin pagi, 19 Januari 2026, tim KPK melakukan penggerebekan di beberapa lokasi di Madiun, termasuk kantor wali kota dan rumah pribadi Maidi.

Dalam operasi tersebut, KPK menyita uang tunai ratusan juta rupiah yang diduga merupakan fee dari proyek-proyek pemerintah daerah.

Selain itu, ada bukti terkait dana CSR dari perusahaan-perusahaan swasta yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi malah disalahgunakan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa OTT ini terkait langsung dengan fee proyek dan dana CSR, di mana Maidi diduga menerima suap untuk memuluskan kontrak proyek.

Maidi ditangkap bersama 15 orang lainnya. Dari jumlah itu, 9 orang di antaranya, termasuk Maidi, langsung dibawa ke Gedung KPK di Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.