Cara Hitung THR Karyawan Swasta Masa Kerja Kurang 1 Tahun, Jangan Sampai Dikibuli!

Suara.com - Pertengahan Ramadan 2026, pertanyaan soal Tunjangan Hari Raya (THR) mulai berseliweran di kantor, baik ASN maupun karyawan swasta.

Banyak karyawan yang masih berstatus anak baru mungkin merasa bingung mereka berhak mendapatkan THR atau tidak, meski masa kerjanya belum ada 1 tahun.

Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, karyawan swasta dengan masa kerja kurang dari 1 tahun tetap berhak mendapatkan THR.

Supaya Anda tak dikibuli perusahaan, berikut ini rumus dan contoh perhitungan THR untuk karyaean swasta dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Rumus Hitung THR Prorata

Bagi Anda yang masa kerjanya sudah lebih dari 1 bulan tapi kurang dari 12 bulan, Anda tetap berhak mendapatkan THR dengan perhitungan seperti berikut ini. 

THR = (Masa Kerja dalam Bulan : 12) x 1 Bulan Upah

Apa Saja yang Termasuk Upah 1 Bulan?

Jangan salah hitung komponen gajinya, upah satu bulan yang dijadikan dasar perhitungan antara lain:

Baca Juga: Apakah Karyawan Kontrak Resign Sebelum Lebaran dapat THR? Ini Ketentuannya

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan Tetap (Misalnya tunjangan jabatan atau tunjangan anak/istri).

Ingat, tunjangan tidak tetap seperti uang makan, uang transportasi yang dibayar berdasarkan kehadiran atau uang lembur tidak dimasukkan dalam perhitungan THR ini.

Contoh Simulasi Perhitungan

Supaya lebih jelas, berikut ini simulasi perhitungan THR karyawan swasta masa kerja kurang dari 1 tahun.

Kasus 1: Si A Baru Kerja 8 Bulan

Si A bekerja di perusahaan swasta selama 8 bulan dengan total gaji (pokok + tunjangan tetap) sebesar Rp6.000.000.

Hitungan THR: (8 bulan : 12) x Rp6.000.000 = Rp4.000.000.

Jadi, Si A akan menerima THR sebesar Rp4 juta.

Kasus 2: Si B Baru Kerja 6 Bulan

Si B baru bergabung selama setengah tahun dengan gaji bulanan Rp4.000.000.

Hitungan: (6 bulan : 12) x Rp4.000.000 = Rp2.000.000.

Si B berhak membawa pulang THR sebesar Rp2 juta.

Anda juga perlu memahami bahwa aturan hitung proporsional ini berlaku untuk karyawan tetap (PKWTT) maupun karyawan kontrak (PKWT).

Perusahaan juga dilarang keras mencicil THR. Sehingga pembayaran harus dilakukan secara tunai dan penuh paling lambat 7 hari sebelum hari raya.

Jika perusahaan telat membayar, mereka bisa kena denda sebesar 5% dari total THR yang seharusnya dibayarkan. 

Denda ini nantinya digunakan untuk kesejahteraan pekerja.

Selain denda, perusahaan yang nakal juga terancam sanksi administratif dari pemerintah.