7 Tips Memilih Pondok Pesantren yang Aman, Orangtua Perlu Perhatikan Hal Ini Demi Keamanan Anak

Suara.com - Pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Pati, Jawa Tengah, kembali menghentak publik.

Kejadian ini menambah daftar panjang kasus serupa di lingkungan pendidikan berbasis agama, yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak untuk belajar.

Kenyataan pahit ini menimbulkan dilema bagi orangtua. Di satu sisi ingin memberikan pendidikan agama terbaik, namun di sisi lain ada rasa was-was akan keselamatan buah hati.

Lantas, bagaimana cara memilih pondok pesantren yang benar-benar aman? Berikut adalah panduan komprehensif bagi orangtua.

1. Cek Legalitas dan Izin Operasional

Langkah pertama yang paling mendasar adalah memastikan pesantren tersebut terdaftar secara resmi di Kementerian Agama (Kemenag). Pesantren yang memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) berada di bawah pengawasan pemerintah.

Jika terjadi sesuatu, jalur koordinasi dan pertanggungjawabannya lebih jelas. Hindari lembaga yang menutup diri dari pemantauan otoritas pendidikan setempat.

2. Amati Pola Komunikasi dan Transparansi

Pesantren yang aman adalah pesantren yang terbuka. Waspadailah pesantren yang terlalu membatasi komunikasi antara santri dan orangtua secara ekstrem dalam jangka waktu yang sangat lama.

Baca Juga: Puan Desak Sanksi Tegas bagi Predator Seksual Anak: Negara Tidak Boleh Mentoleransi Sedikitpun

Pesantren yang sehat akan memberikan akses informasi yang jelas mengenai kegiatan santri dan memiliki sistem pelaporan jika anak mengalami kendala fisik maupun psikis.

3. Periksa Rekam Jejak dan Reputasi

Jangan hanya terpukau oleh kemegahan gedung atau populernya nama sang kiai. Lakukan riset mendalam.

Bertanyalah kepada wali santri yang anaknya masih belajar di sana atau kepada para alumni. Cari tahu bagaimana pesantren tersebut menangani konflik atau masalah disiplin di masa lalu.

Rekam jejak digital saat ini sangat membantu untuk melihat apakah ada isu miring yang pernah menerpa lembaga tersebut.

4. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Perlindungan Anak