- Komnas HAM mendesak pertanggungjawaban hukum dan politik bagi pelaku kekerasan aparatur negara.
- Amiruddin menyampaikan desakan tersebut dalam diskusi publik ILUNI FIB UI untuk memutus rantai kekerasan berulang.
- Komnas HAM mengajak mahasiswa dan generasi muda aktif menyuarakan perlindungan HAM serta menuntut penghentian kekerasan negara.
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak adanya penguatan pertanggungjawaban secara hukum dan politik terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan kekerasan, terutama yang melibatkan aparatur negara.
Langkah tegas ini dinilai krusial guna memutus rantai kekerasan agar tidak terus berulang.
Anggota Komnas HAM, Amiruddin, menyoroti rekam jejak dinamika politik di Indonesia yang masih belum lepas dari bayang-bayang aksi kekerasan. Menurutnya, publik harus terus bersuara untuk menekan angka kekerasan tersebut.
"Politik Indonesia memang penuh dengan kekerasan. Oleh karena itu, penting bagi kita bersama untuk tetap menyuarakan agar kita bisa terhindar atau mengurangi kekerasan ini," ujar Amiruddin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Hal tersebut disampaikan Amiruddin saat memberikan pidato pembukaan dalam Diskusi Publik Penyintas bertajuk "Melawan Kekerasan Negara dalam Keseharian" yang digelar oleh ILUNI Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Senin (21/9).
Ia menegaskan, upaya pencegahan kekerasan tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan mekanisme penegakan hukum yang transparan dan akuntabel terhadap para terduga pelaku.
"Di sisi yang lain, sangat penting untuk kita menyuarakan menentang kekerasan terutama meminta pertanggungjawaban baik secara hukum maupun politik orang-orang yang diduga sebagai penanggungjawab dari kekerasan ini," tegasnya.
Realita Kekerasan yang Terus Berulang
Amiruddin juga menumpahkan keprihatinannya atas maraknya laporan kekerasan yang belakangan kembali marak di berbagai daerah dengan berbagai modus.
Kondisi ini menjadi alarm keras bagi semua pihak untuk memperkuat benteng pencegahan.
"Belakangan kita kembali merasakan, melihat, dan mendengar bagaimana kekerasan berulang di berbagai tempat dalam berbagai macam bentuk. Inilah kenyataan hari ini," kata Amiruddin.
Melihat realita tersebut, ia mendorong agar forum diskursus publik seperti yang digelar akademisi dan alumni kampus terus digalakkan. Ruang-ruang diskusi ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif sekaligus memantik gelombang desakan publik.
"Saya harap dengan adanya kegiatan ini, kita bersama bisa kembali mengingatkan supaya kekerasan ini dipertanggungjawabkan dan juga dicegah untuk ke depan. Mudah-mudahan ini bergulir ke depan sehingga kita bisa membuat ini sebagai gelombang untuk menuntut yang namanya penghentian kekerasan dan pertanggungjawabannya," ungkapnya.
Dorong Mahasiswa Ambil Peran
Tak hanya itu, Komnas HAM secara khusus mengajak elemen generasi muda dan mahasiswa untuk tidak berdiam diri. Peran aktif civitas akademika sangat dibutuhkan dalam menyuarakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) serta menuntut ketegasan negara.
"Upaya kita bersama di kampus dengan melibatkan teman-teman yang muda adalah supaya kekerasan ini tidak terus berulang tentu penting kiranya bagi kita mengartikulasikan apa yang ingin kita tuntut dari negara terhadap kekerasan-kekerasan yang sering terjadi ini," pungkas Amiruddin. (Antara)