Jusuf Kalla Beberkan Modal Jadi Ketum Golkar: Jangan Harap Kalau Tak Punya Rp 600 Miliar

Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla (JK) menyebut bahwa membutuhkan modal ratusan miliar untuk bisa menjadi ketua umum Partai Golkar.

Ia mengungkapkan modal yang harus dimiliki untuk menduduki posisi ketua umum partai berlambang pohon beringin itu yakni berkisar Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar.

"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-600 miliar," ujar Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/7/2023).

Namun mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu, hal tersebut tak hanya berlaku di Partai Golkar saja, melainkan juga di partai politik lainnya juga.

"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," papar Jusuf Kalla.

Karena itu kata Jusuf Kalla, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit.  

"Tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar," ungkap Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Sebelumnya, mencuat kabar terkait rencana penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.

Tiga ormas pendiri Partai Golkar, yakni Kosgoro 1957, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR), dan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), juga meminta Airlangga Hartarto mundur dari posisi ketua umum DPP Partai Golkar.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Dapat Dukungan DPD Golkar se-Indonesia, Ace Hasan: Gonjang-ganjing Harus Dihentikan!

Sementara, Airlangga Hartarto menilai tidak ada rencana penyelenggaraan Munaslub. Ia mendorong pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri menjadi pimpinan Partai Golkar menunggu dilaksanakannya Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024.