1,5 Juta Wisatawan Ditargetkan Berkunjung ke Labuan Bajo

Metro, Suara.com- Pengembangan pariwisata di Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas terus dilakukan guna mendukung hadirnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Lewat pengembangan tersebut diharapkan jumlah kunjungan wisatawannya ke Labuan Bajo dapat meningkat hingga 1,5 juta wisatawan per tahun. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam  "The Weekly Brief with Sandi Uno", Senin (31/10/2022), mengatakan, pengembangan dan penataan kawasan serta infrastruktur di Labuan Bajo ditargetkan sepenuhnya selesai di tahun 2024. 

"Airport telah dibangun, fasilitas juga sudah kita siapkan dan ini adalah investasi awal. Untuk penataan kawasan Labuan Bajo sudah dikucurkan Rp4 triliun lebih dan fasilitasnya sudah bisa kita nikmati sekarang," kata Menparekraf Sandiaga Uno. 

Penataan yang dilakukan sejak tahun 2020 tersebut, antara lain adalah penataan bandara, pelabuhan peti kemas, pelabuhan pariwisata, waterfront, homestay, pengembangan SDM, dan produk ekraf hingga event.  Dalam waktu dekat, setelah KTT G20, juga akan dibuka penerbangan langsung internasional dari Singapura, Australia, serta Kuala Lumpur ke Labuan Bajo. Labuan Bajo diproyeksikan juga akan menjadi destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) unggulan dan akan dikembangkan yacht tourism juga wisata minat khusus.  

"Baru saja saya kembali dari Labuan Bajo bersama dengan Menteri Kesehatan Singapura Mr. Ong Ye Kung dan memperlihatkan, mengenalkan Labuan Bajo. Ia baru pertama kali ke sana dan sangat terkesima dengan indahnya dan unique selling point dari Labuan Bajo. Ini menjadi potensi destinasi wisata terbaik bukan hanya di Indonesia dan Asia Tenggara, tapi juga dunia," ujarnya. 

"Labuan Bajo kita targetkan selesai 2024 dan siap tinggal landas, transisi dari quantity menjadi quality tourism dan nantinya targetnya 1,5 juta kunjungan wisatawan per tahun. Labuan Bajo juga akan menjadi destinasi circular economy serta pengembangan green tourism dan ecotourism dengan energi baru dan terbarukan," jelas Sandiaga. 

Terkait tarif masuk TN Komodo, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk melakukan penundaan hingga Januari 2023. Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo pun menyampaikan aspirasi agar biaya konservasi yang sebelumnya dijadikan dasar dalam menaikkan tarif masuk ke TN Komodo, dapat menjadi opsi yang bisa dipilih oleh wisatawan. 

"Kita dihadapkan pada keputusan kebijakan biaya konservasi tersebut dan kita sudah saring (masukan dari pelaku parekraf) dan intinya harapannya agar disiapkan sistem atau skema opsional, bukan mengacu pada sistem yang mewajibkan tapi memberikan opsi atau voluntary base untuk biaya tambahan konservasi," kata Sandiaga. 

Sandiaga juga mengaku telah mendengar langsung dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo bahwa mereka belum mendapat bookingan dari wisatawan setelah tanggal 1 Januari 2023. 

Baca Juga: Tinjau Proyek Sarana Hunian di Labuan Bajo, Presiden Dorong Peningkatan Kualitas Homestay

"Ini harus dikaji dan disosialisasikan masih ada waktu dua bulan, tapi kita ingin para pelaku parekraf mantap bahwa paket yang ditawarkan ini adalah paket yang sesuai dengan kekuatan pasar, buying power dari pasar. Ada ancaman resesi tahun depan, ada ancaman perlambatan ekonomi, ini harus kita antisipasi jangan sampai mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Kita akan finalkan, kita akan diskusikan dengan teman-teman di KLHK maupun di pemda dan pengelola Taman Nasional Komodo," kata Menparekraf Sandiaga. 

Sementara Direktur Utama Badan Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina pada kesempatan yang sama mengatakan, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo sebagian besar merekomendasikan untuk bisa dipertimbangkan kembali (kenaikan tarif TN Komodo) dan kemudian bisa dibuat sistem opsional. Wisatawan dapat memilih untuk berkontribusi lebih untuk biaya konservasi atau tidak. 

"Opsi dari teman-teman asosiasi, komunitas, baik pelaku industri maupun masyarakat langsung, mereka merekomendasikan kalau bisa dibuat opsional sehingga kita bisa bangkit dulu, pulih dari pandemi, kemudian sambil melihat mekanisme dan tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang ingin berkontribusi lebih besar lagi untuk konservasi dengan kegiatan. Tapi tidak bersifat wajib, hanya opsional," tutup Shana Fatina.