'Milik Presiden!' Sesumbar Jokowi Punya Data Parpol, Bukti Mau Cawe-cawe Pemilu 2024?

Presiden Joko Widodo dan dugaan dirinya akan cawe-cawe dalam Pemilihan Umum 2024 kembali menjadi pembahasan panas. Apalagi karena sekarang beredar video pengakuan Jokowi mengantongi data internal partai politik.

Hal ini seperti dilihat di kanal YouTube METRO TV, di mana Jokowi sedang menghadiri Rapat Kerja Nasional Relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (16/9/2023) siang.

Tak main-main, Jokowi mengaku mengetahui "jeroan" partai lantaran mendapat informasi dari sejumlah lembaga intelijen.

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa, saya tahu. Inginnya mereka menuju ke mana, saya juga ngerti," ujar Jokowi dalam sambutannya.

"Informasi yang saya terima komplit. Dari intelijen saya ada, BIN. Dari intelijen di Polri ada. Dari intelijen di TNI saya punya, BAIS, dan informasi-informasi di luar itu," sambungnya.

Lantas informasi seperti apakah yang dikantongi Jokowi? Menurutnya data-data lengkap seperti angka hasil survei sampai arah dukungan setiap parpol pun telah berada dalam genggamannya.

"Angka, data, survei, semuanya ada. Saya pegang dan itu hanya miliknya Presiden," tandasnya menegaskan.

Pernyataan inilah yang kemudian disoroti hingga dikomentari warganet sebagai bentuk ketakutan Jokowi jelang berakhirnya kekuasaannya pada tahun 2024 mendatang.

Apalagi karena sebelumnya Jokowi sempat mengaku tidak akan lepas tangan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2024 mendatang. Hal ini seperti disampaikan Jokowi di hadapan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara pada 29 Mei 2023.

Baca Juga: Prabowo Subianto Akhirnya Ungkap Penyebab Kalah 2 Kali dari Jokowi di Pilpres: Seandainya Dulu...

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ungkap Jokowi. "Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi."

Pernyataannya langsung menuai pro dan kontra, walau pihak Istana menegaskan Jokowi tidak bermaksud untuk meng-endorse salah satu bacapres atau berniat merusak sistem demokrasi yang berjalan.