Peneliti senior Center for Political Communication Studies (CPCS) Hatta Binhudi menyebut terjadi penurunan pada elektabilitas PDIP (PDI Perjuangan) menjadi 16,4 persen pada April. Sebelumnya sebesar 19,3 persen.
Hatta menyebut hal ini dampak dari sorotan publik terhadap sikap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Wayan Koster, dua kepala daerah kader PDIP yang menolak kehadiran Timnas Israel pada Piala Dunia U-20.
Piala Dunia U-20 di Indonesia sendiri pada akhirnya dibatalkan oleh FIFA selaku otoritas sepakbola dunia.
Menurut Hatta, turunnya elektabilitas itu tidak bisa dipandang sebagai fenomena sesaat.
"Piala Dunia U-20 menjadi game changer bagi perubahan peta politik, di mana terjadi pergeseran magnet politik dari PDIP ke koalisi besar pendukung Prabowo Subianto," jelasnya, Senin (17/4/2023).
Dampak selanjutnya, tambah Hatta, posisi tawar PDIP menurun ketika muncul usulan untuk bergabung ke koalisi besar.
"Keinginan PDI Perjuangan untuk mendapatkan jatah calon presiden (capres) bisa kandas, seiring menguatnya Gerindra dan Prabowo," katanya.
Berdasarkan survei CPCS pada April 2023, elektabilitas Gerindra meningkat menjadi 15 persen dari sebelumnya 12,1 persen pada bulan Februari 2023.
"Tidak menutup kemungkinan, Gerindra bisa menggeser PDI Perjuangan dalam peta elektabilitas partai politik ke depan," kata Hatta.
Baca Juga: Hasil Survei, Elektabilitas Gerindra Berpotensi Geser PDIP
Koalisi besar, yang berpeluang mengusung Prabowo sebagai bakal capres, juga beranggotakan antara lain Partai Golkar (8,3 persen) dan PKB (6,6 persen).
Di mana Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PKB bersama Partai Gerindra membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).
Partai-partai lain juga menyatakan tertarik untuk bergabung dalam koalisi besar, di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (5,8 persen).
Lebih lanjut, ada PPP (2,4 persen), PAN (2,1 persen), Perindo (1,5 persen), dan PBB (0,4 persen).
Sementara itu, poros lainnya didominasi oleh partai-partai oposisi yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yaitu Demokrat (6 persen) dan PKS (4,5 persen).
Satu-satunya partai di kubu Pemerintah yang juga anggota KPP adalah Partai NasDem (2,8 persen).
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Begini Nasib Awaknya
Terkini
-
2 Lapangan Padel di Jakut Mendadak Disegel! Ini Alasannya
-
11 Laga Tak Terkalahkan, Carrick Haramkan Pemain Manchester United Lakukan Hal Ini
-
Lebaran 2026 Makin Praktis Pakai THR Digital Bank Indonesia, Begini Cara Mainnya
-
Ricuh Copa Del Rey! Polisi Dituding Membiarkan Bus Atletico Madrid Diserang Ultras Barcelona
-
Dana Warga Sumsel Sempat Raib karena Scam, Rp541 Juta Akhirnya Berhasil Kembali
-
Saham BEBS Meroket 7.150 Persen, OJK Geledah Mirae Asset Sekuritas Terkait Dugaan Manipulasi
-
Dirut Bursa Kripto CFX: Volume Kripto Offshore 2,5 Kali Lebih Besar dari Dalam Negeri
-
Apakah Bisa Gadai Kulkas di Pegadaian? Begini Caranya
-
CFX Perkecil Biaya Transaksi Demi Dongkrak Daya Saing Pasar Kripto RI
-
Campak Bukan Teman Kencan, Jangan Diajak Jalan-Jalan ke Tempat Umum!