Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit

Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menanggapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga sejumlah jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi mulai Sabtu (18/4/2026).

JK menilai kenaikan tersebut merupakan langkah yang tidak terhindarkan mengingat kondisi keuangan negara yang terus mengalami defisit.

Ia mengungkapkan, bahwa kenaikan harga BBM kali ini cukup signifikan, bahkan di beberapa jenis mencapai lebih dari 50 persen.

Menurutnya, penyesuaian harga ini sudah ia prediksi sejak dua bulan lalu berdasarkan hitungan matang terhadap kemampuan fiskal negara.

"Hari ini naik BBM. Anda tahu, edarkan kan? Naik BBM hampir lebih 50 persen. Tidak bisa tahan negara ini, keuangannya defisit akan banyak," ujar JK dalam konferensi persnya di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

JK memberikan klarifikasi terkait tudingan bahwa dirinya menjadi pihak yang mendorong atau "memaksa" pemerintah untuk mencabut subsidi.

Ia menegaskan bahwa kapasitasnya adalah sebagai warga negara yang memberikan masukan demi menyelamatkan anggaran negara (APBN).

"Semua oh Pak JK karena pemerintah memaksa, tidak saya tidak paksa, usul. Semua warga negara, Anda pun boleh mengusulkan apa pun ke pemerintah. Pemerintah ini pemerintah kita, apa yang salah kalau kita usulkan naik BBM yang ternyata sekarang naik BBM?," tegasnya.

JK menjelaskan bahwa tekanan ekonomi global menjadi faktor utama yang memicu lonjakan harga.

Baca Juga: JK Klarifikasi Pernyataan Soal Poso-Ambon: Saya Bicara Realita Sosiologis, Bukan Dogma Agama

Ia mencontohkan kenaikan harga yang sangat drastic berdasarkan hitung-hitungannya.

"Faktor eksternal naik, jadi ada harga saya Rp14.000 dulu naik Rp24.000, naik Rp10.000 per satu liter bayangkan. Kita sudah hitung dua bulan lalu bahwa tidak mungkin keuangan negara tanpa menyesuaikan harga BBM," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran untuk mengurangi ketergantungan pada utang negara.

"Dan yang pakai BBM itu orang yang mampu," pungkasnya.

Sebelumnya, JK meminta pemerintah melakukan evaluasi anggaran demi menjaga efisiensi dan mengurangi defisit atau utang negara.

Menurut Jusuf Kalla ada pos-pos anggaran yang memang perlu dikurangi, tetapi ada pos yang justru perlu dipertahankan.