Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa penjajakan Koalisi Besar tidak akan tergantung pada siapa pun, selain komunikasi yang dijalin oleh para ketua umum partai politik.
Hal itu disampaikan Dave menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut kosolidasi partai untuk koalisi termasuk Koalisi Besar baru bisa mengerucut ketika capres PDIP diumumkan.
"Kami juga tidak bergantung kepada siapa pun selain komunikasi yang intens dengan sesama pimpinan parpol," kata Dave saat dihubungi, Senin (17/4/2023).
Kendati begitu, Dave mengatakan, Koalisi Besar bersifat terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung.
"Koalisi Besar terus berjalan, dan tidak menutup kemungkinan untuk siapapun bergabung," tuturnya.
Lebih lanjut, terkait dengan deklarasi Koalisi Besar, Dave mengatakan bahwa Golkar sendiri akan mengikuti sebagaimana jadwal dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Pihaknya mengaku enggan tergesa-gesa dalam hal tersebut.
"Kita berjalan sesuai jadual dari KPU. Jadi jangan tergesa-gesa, agar tepat dengan waktunya," pungkasnya.
Pernyataan PDIP
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa pertemuan dan komunikasi antar partai politik terutama untuk penjajakan Koalisi Besar dianggap sebagai hal yang biasa. PDIP juga terus jalin komunikasi, hanya saja caranya berbeda.
"Komunikasi terus dilakukan dan apa yang dilakukan oleh Golkar, misalnya dengan bertemu Gerindra dan PDI Perjuangan juga sebetulnya mengadakan banyak pertemuan dengan pimpinan partai hanya sifatnya berbeda," kata Hasto di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (15/4/2023).
"Yang satu terbuka, bagi PDIP sifatnya banyak yang tertutup. Itu yang membedakan," sambungnya.
Kendati begitu ia menegaskan, konsolidasi partai politik tersebut akan menjadi koalisi atau kerja sama tergantung pada penentuan capres-cawapres.
"Tetapi apa yang dilakukan ujung-ujungnya kan akan berbicara siapa yang menjadi capres siapa yang menjadi cawapres," tuturnya.
Untuk itu, Hasto menegaskan, memang adanya konsolidasi dan komunikasi yang dilakukan partai-partai politik kekinian disambutnya secara positif. Namun, koalisi baru akan terjadi ketika capres dari PDIP diumumkan.
"Sehingga dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan gagasan kerja sama besar sangat bagus. Itu positif tetapi konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya dari PDIP," tuturnya.
Berita Terkait
-
PPP Belum Memutuskan Calon Presiden untuk Bergabung dalam Koalisi Besar
-
PDIP Lempar Sinyal Kuat Berkoalisi di 2024, Bakal Gabung Koalisi Besar?
-
Dihujat Publik Tanah Air, Ganjar Pranowo Justru Unggul di Survei Elektabilitas Capres 2024
-
Amien Rais Ogah Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024: Dia Berbahaya!
-
Amien Rais Trang-trangan Gunakan Politik Identitas untuk Menangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024, Begini Tanggapan Netizen
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Bandara Husein Sastranegara Diaktifkan Lagi, Pelaku Wisata Lembang Yakin Turis Asing Bakal Membludak
-
Pemkot Depok Usul Lima Rute Baru Transjabodetabek
-
DPR MInta Usut Tuntas Dugaan Penyekapan Perempuan oleh Oknum Polisi di Jawa Tengah
-
Penyusunan Raperda Perlindungan Tenaga Kerja Informal Jateng Perlu Dipercepat
-
Pengungsi WNA di Setiabudi, Pramono Anung Akan Tertibkan Fasilitas Publik yang Disalahgunakan
-
KPK Dalami Keterangan Bupati Kuansing soal Dugaan Amplop untuk Menhut Raja Juli
-
3 Pimpinan BGN Dilaporkan ke Ombudsman, Diduga Rangkap Jabatan di BUMN
-
KPK Sita Uang Rp1,22 Miliar Valas hingga 55 Kg Logam Diduga Platinum
-
Hadiri Pelantikan Srikandi Jaga Desa, Hashim Djojohadikusumo Tekankan Pentingnya Peran Perempuan
-
Kenakan Rompi Oranye KPK, Bupati Langkat Syah Afandin Bantah Sudah Tahu Ada OTT