CPCS: Masa Jabatan Jokowi Segera Berakhir Tapi Tingkat Kepuasan Masih Sangat Tinggi

Survei Center for Political Communication Studies (CPCS) menunjukkan tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai 78,3 persen.

Sebesar 11,0 persen merasa sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Sebaliknya, hanya ada 19,1 persen yang merasa tidak puas.

Di antaranya 0,8 persen merasa tidak puas sama sekali dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 2,6 persen.

"Tingkat kepuasan terhadap Pemerintahan Jokowi pada ujung periode kedua mencapai 78,3 persen," ujar Peneliti Senior CPCS Hatta Binhudi, Senin (17/4/2023).

Menurut Hatta, tingkat kepuasan yang terjaga tetap tinggi pada kurun setahun menjelang pemilu mencerminkan optimisme yang kuat di mata publik.

Tercatat tingkat kepuasan sebesar 78,5 persen pada survei bulan Desember 2022 dan 77,8 persen pada Februari 2023.

"Hal ini menarik, mengingat masa jabatan Jokowi akan segera berakhir tetapi tingkat kepuasan masih sangat tinggi, sesuatu yang sulit dicapai pada masa kepemimpinan sebelumnya," ujar Hatta.

Hal ini, katanya, ditambah kompleksitas persoalan yang dihadapi Pemerintahan Jokowi, khususnya pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

"Meskipun perekonomian sempat anjlok, tetapi pemulihan dengan cepat mengembalikan pertumbuhan pada kisaran 5 persen," kata Hatta.

Baca Juga: Ditanya Enak Zaman Jokowi Atau SBY, Jusuf Kalla: Kalau Waktu Zaman SBY Saya...

Bahkan, dunia tengah dihadapkan pada situasi ketidakpastian yang diperparah gejolak geopolitik terutama perang di Ukraina.

"Nyatanya sejumlah prediksi menunjukkan ekonomi Indonesia sepanjang 2023 tetap kuat atau sedikit di bawah 5 persen," ujar Hatta.

Tantangan utama dalam menciptakan daya saing ekonomi, ungkapnya, adalah kelancaran arus mobilitas penumpang maupun barang. 

Lebih-lebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia, tingginya biaya logistik membuat rendahnya minat dalam menanamkan investasi.

Setelah sempat mangkrak akibat krisis moneter pada 1997, kini jaringan Jalan Tol Trans Jawa sudah tersambung. 

Pemerintah menggencarkan pembangunan infrastruktur serupa di luar Jawa dan transportasi massal di kawasan aglomerasi perkotaan.