Suara.com - Dalam kunjungan kerjanya setengah hari ke Yogyakarta, Minggu (23/2/2014), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bertemu dua pihak yang berkoonflik di lingkungan Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Raja Paku Buwono (PB) XIII dan Mahapatih K.G.P.H. Panembahan Agung Tedjowulan.
Pertemuan yang diselenggarakan di Gedung Agung Jogja itu juga dihadiri oleh KGPH Benowo, KGPH Dipo Kusumo, GPH Madu Kusumo, GPH Suryo Wicaksono. Sedangkan Presiden SBY hadir didampingi Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mendikbud M. Nuh, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menpora Roy Suryo, serta Sekertaris Kabinet Dipo Alam.
Menpora Roy Suryo yang didampingi pihak Keraton Solo mengatakan, dalam pertemuan dengan Presiden SBY itu, Paku Buwono XIII telah menyampaikan langsung permasalahan yang membelit Keraton Solo selama ini.
“Penjelasan Paku Buwono juga dilengkapi surat tertulis yang langsung disampaikan kepada Presiden SBY,” ungkap Roy, seperti dilansir laman Setkab.go.id.
Atas penjelasan Paku Buwono itu, menurut Roy, Presiden SBY mengatakan, menerima permintaan agar konflik di tubuh Keraton Solo harus segera diakhiri. Presiden SBY akan menindaklanjuti penyelesaian konflik itu dengan menegakkan Keputusan Presiden No 23 Tahun 1988 tentang Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta.
Dalam Keppres itu disebutkan, Sri Susuhunan selaku pimpinan Keraton Kasunanan Surakarta dapat menggunakan keraton dan segala kelengkapannya untuk menggelar upacara, perayaan dan peringatan lainnya dalam rangka adat Keraton.
Dengan demikian, pemerintah akan menjadi penjaga adat, penjaga budaya, sosial dan keagamaan di Keraton Kasunanan Surakarta. "Intinya persoalan akan segera selesai. Presiden sudah menerima permintaan Keraton," ucap Roy.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT