Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan KPK menandatangan komitmen dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Balaiagung, Balaikota, Jakarta, Selasa (4/3/2014). Penandatangan ini berisi komitmen dan sosialisasi program pengendalian gratifikasi (suap) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Komitmen ini bertujuan supaya menimalisir adanya gratifikasi di lingkungan pemerintah provinsi DKI Jakarta serta untuk peningkatan pelayanan publik.
Dalam acara ini, hadir Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok), serta Ketua KPK Abraham Samad dan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono.
Dalam kesempatan ini, Ketua KPK Abraham Samad memberikan piagam pelaporan gratifikasi terbanyak untuk Gubernur DKI Jakarta Jokowi.
"Sekali lagi Pemprov yang dinakhodai jokowi-ahok, telah bawa pemprov DKI sbg daerah yang laporan gratifikasinya terbanyak," tutur Abraham.
Sementara itu, Gubernur Jokowi mengatakan, dengan adanya komitmen ini dia berharap Pemerintah Provinsi DKI yang sudah menggunakan sistem online bisa lebih transparan. Dia juga berharap, KPK mau bekerjasama untuk pengendalian, pencegahan dan pengawasan gratifikasi tadi.
"Saya sudah bisik-bisik dengan Pak Abraham untuk membantu melakukan pengawasan, pengendalian dan pecegahan gratifikasi ini," kata Jokowi.
Isi penandatangan komitmen ini adalah agar seluruh pegawai di lingkungan Provinsi DKI Jakarta untuk tidak menawarkan dan meminta gratifikasi; bertanggungjawab dan mengupayakan pencegahan dengan cara perbaikan sistem.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
-
KGPH Mangkubumi Akui Minta Maaf ke Tedjowulan Soal Pengukuhan PB XIV Sebelum 40 Hari
-
Haruskan Kasus Tumbler Hilang Berakhir dengan Pemecatan Pegawai?
-
BRI Sabet Penghargaan Bergengsi di BI Awards 2025
-
Viral Tumbler Tuku di Jagat Maya, Berapa Sebenarnya Harganya? Ini Daftar Lengkapnya
Terkini
-
Antrean Bansos Mengular, Gus Ipul 'Semprot' PT Pos: Lansia-Disabilitas Jangan Ikut Berdesakan
-
Prabowo Jawab Desakan Status Bencana Nasional: Kita Monitor Terus, Bantuan Tak Akan Putus
-
Rajiv Desak Polisi Bongkar Dalang Perusakan Kebun Teh Pangalengan: Jangan Cuma Pelaku Lapangan
-
KPK Akui Lakukan Eksekusi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sesaat Sebelum Dibebaskan
-
Dongkrak Pengembangan UMKM, Kebijakan Memakai Sarung Batik di Pemprov Jateng Menuai Apresiasi
-
Gerak Cepat Athari Gauthi Ardi Terobos Banjir Sumbar, Ribuan Bantuan Disiapkan
-
Prabowo Murka Lihat Siswa Seberangi Sungai, Bentuk Satgas Darurat dan Colek Menkeu
-
Krisis Air Bersih di Pesisir Jakarta, Benarkah Pipa PAM Jaya Jadi Solusi?
-
Panas Kisruh Elite PBNU, Benarkah Soal Bohir Tambang?
-
Gus Ipul Bantah Siap Jadi Plh Ketum PBNU, Sebut Banyak yang Lebih Layak