Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) akan mengubah mekanisme pengelolaan sampah di tingkat Kelurahan dan Kecamatan yang ada di Jakarta.
"Ke depan, swasta bukan angkut per ton lagi dari sebuah tempat," ujar Basuki yang akrab disapa Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Ahok menjelaskan sebelumnya kontrak antara pihak swasta dengan Pemprov DKI di tingkat Kelurahan dihitung berdasarkan volume tonase yang diangkut dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS).
Aturan tersebut yang menurut Ahok akan diubah.
"Misalnya di Kelurahan A, pihak swasta mengangkut sampah 100 ton. Kemudian selesai mengangkutnya. Nah kami enggak mau lagi," kata Ahok.
Mekanisme seperti ini yang dinilai Ahok sudah tidak layak.
Dia menginginkan pengelolaan sampah yang ada saat ini tonasenya bukan dihitung berdasarkan TPSnya. Namun, setelah sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang, Bekasi.
"Nah, di sana (Bantar Gebang) baru kami hitung (Volumenya). Operator isi pun alat berat tidak boleh swasta. Kami yang isi saja. Kalau dia macam-macam bikin truk sendiri saja. Alat berat dipasangin Komtrek, mesin jam berapa, berhenti jam berapa terus kemana," kata Ahok.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Berapa Biaya Bulanan Motor Listrik Indomobil eMotor Tyranno?
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- Fajar Sadboy Kecelakaan, Keluarga Pingsan Dengar Kabar
Pilihan
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
Terkini
-
Kenapa Blokade Selat Hormuz Akan Sangat Bahaya untuk Dunia?
-
Dokumen Bocor! Menhan Sjafrie Teken Perjanjian Akses Udara Tanpa Izin di Washington?
-
Soal Isu Izin Terbang Militer AS di Wilayah Udara RI, DPR Minta Pemerintah Buka-Bukaan
-
Pengamat Sebut Demokrasi RI Tunjukkan Daya Tahan, Perbedaan Pendapat Dikelola Baik di Era Prabowo
-
Survei Poltracking: Kepuasan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran Tetap Tinggi di Tengah Tekanan Global
-
Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
-
Iran Keras soal AS Blokade Selat Hormuz: Kalau Mereka Melawan Kami Melawan, Kami Tidak Tunduk!
-
Demokrasi RI Ternyata Masih 'Sakti', Survei LSI Buktikan Publik Masih Menaruh Kepercayaan Penuh!
-
Prabowo Temui Putin di Tengah Krisis Global, Pakar: Langkah Krusial Amankan Energi RI
-
Viral Dulu Baru Ditangani? Pramono Anung Akui Keluhan Warganet Bikin Kinerja Pemprov Ngebut