Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penggantian kata Cina menjadi Tionghoa atau Tiongkok.
"Saya kira tepatlah SBY mengeluarkan keputusan itu sebelum turun dari jabatan. 10 tahun, kan, berlawanan UUD 45 juga," ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Jumat (21/3/2014).
Ahok menambahkan, kata Cina, awalnya adalah bahan ejekan orang Jepang kepada bangsa Cina. Lalu, Jepang menularkannya ke masyarakat Indonesia pada zaman penjajahan.
"Cina ledeken dari Jepang untuk Cina dan dipake pada Orde Baru sehingga menimbulkan diskriminasi bertahun-tahun. Internasional bilangnya China bukan Cina," kata Ahok.
Setelah Keppres nomor 12 tahun 2014 dikeluarkan, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 yang menggunakan istilah Tjina sebagai pengganti Tionghoa atau Tiongkok, dicabut.
Tujuan Keppres nomor 12 yaitu untuk menghindari dampak psikososial dan diskriminasi dalam hubungan sosial warga Indonesia keturunan Tionghoa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT