Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menunda mengambil alih PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) lantaran adanya gugatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Pengadilan. Dia memastikan upaya Pemerintah DKI Jakarta untuk mengambil alih akan dilkukan begitu perkara kelar.
"Itu masalahnya cuman satu, itu tinggal berbicara dengan LBH kalau itu udah rampung kita ambil. Bayar ambil. Kita ini berpikirnya simple sajalah," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/3/2014).
Dia mengatakan, belum ada nominal pasti yang ditetapkan untuk pengambilalihan perusahaan asing milik Perancis yang memasok air bersih ini.
"(Masih) dalam proses negosiasi, tapi saya kira tidak ada masalah," ujarnya.
Pengambilalihan PT Palyja, menurut Jokowi harus dilakukan. Sebab, menurutnya, berdasarkan UU kekayaan alam di Indonesia dikuasi negara.
"Ya yang namanya masalah air itu harus dikuasai oleh negara oleh pemerintah," tutur bekas Walikota Solo ini.
Sebelumnya Pemerintah Jakarta menduing Palyja terlalu berorientasi pada keuntungan, sementara Jokowi menginginkan air bersih untuk warga yang dipasok bisa dengan harga murah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung
-
Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK: Kami Sudah Lakukan Pencegahan Intensif
-
Usai Jerat Bupati, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru dalam Kasus Koltim
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Integritas dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu
-
Balas Dendam, Santri Korban Bullying Ngamuk Bakar Ponpes di Aceh Besar, Begini Kronologinya!
-
Sidang Perdana PK, Tim Hukum Eks Dirut Asabri Adam Damiri Ungkap 8 Bukti Baru
-
Teror Telepon Misterius ke Hakim Tipikor Medan Sebelum Kamar Pribadinya Ludes Kebakaran