Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menunda mengambil alih PT. PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) lantaran adanya gugatan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Pengadilan. Dia memastikan upaya Pemerintah DKI Jakarta untuk mengambil alih akan dilkukan begitu perkara kelar.
"Itu masalahnya cuman satu, itu tinggal berbicara dengan LBH kalau itu udah rampung kita ambil. Bayar ambil. Kita ini berpikirnya simple sajalah," kata Jokowi di Balaikota, Jakarta, Selasa (25/3/2014).
Dia mengatakan, belum ada nominal pasti yang ditetapkan untuk pengambilalihan perusahaan asing milik Perancis yang memasok air bersih ini.
"(Masih) dalam proses negosiasi, tapi saya kira tidak ada masalah," ujarnya.
Pengambilalihan PT Palyja, menurut Jokowi harus dilakukan. Sebab, menurutnya, berdasarkan UU kekayaan alam di Indonesia dikuasi negara.
"Ya yang namanya masalah air itu harus dikuasai oleh negara oleh pemerintah," tutur bekas Walikota Solo ini.
Sebelumnya Pemerintah Jakarta menduing Palyja terlalu berorientasi pada keuntungan, sementara Jokowi menginginkan air bersih untuk warga yang dipasok bisa dengan harga murah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Mendagri Bersama Menteri PKP Resmikan Pembangunan Hunian Tetap Korban Bencana di Tapanuli Tengah
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh