Suara.com - Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), menilai bahwa ada dua faktor yang membuat PDIP tidak mencapai target yang diharapkan, yaitu 20 persen dalam Pemilihan Legislatif (Pileg). Faktor yang pertama adalah peran calon legislatif (caleg) PDIP sendiri yang menurutnya kurang maksimal.
"Calegnya sendiri. Artinya, caleg harus bisa menjual. Menjual produknya. Itu macam-macam produknya. Misalnya dirinya sendiri, programnya, mungkin capresnya (saya), bisa saja. Itu marketing politik yang harus dilakukan di darat," tutur Jokowi di Jakarta, Kamis (10/4/2014).
Dikatakan Jokowi lagi, para caleg itu seharusnya bisa bertarung maksimal, lantaran bisa menggunakan ruang-ruang kecil yang dikuasai. "Mereka kan punya ruang-ruang kecil yang sudah dikuasai mereka. Nah, ruang-ruang itu mungkin TPS, RT, RW. Jadi itu. Sebenarnya pertarungannya antar-mereka (caleg)," ujarnya.
Walau demikian, Jokowi juga buru-buru menyanggah, saat ditanya apakah itu berarti para caleg-lah yang gagal menyukseskan target PDIP dalam Pileg ini. "Lho (gagal dari mana), menang juara satu. Gimana sih?" tukasnya.
"Ini gimana sih? Kan udah juara satu. Masih ribut aja. Oleh sebab itu, itu pertarungan kecil di bawah caleg-caleg," tambahnya.
Selain caleg, Jokowi menerangkan bahwa faktor kedua yang dianggap kurang maksimal dalam Pileg ini yaitu ada sesuatu yang kurang dari marketing politik PDIP. Marketing politik yang dimaksud Jokowi adalah iklan kampanye politik.
"Iklan ini kita hanya berapa hari? Tiga hari. Yang lain itu sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Marketing politik kita kalah dengan yang lain, karena tiga hari. Bukan karena duitnya, lho ya," tandasnya.
Berita Terkait
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Penggaung Jokowi 3 Periode Masuk Kabinet Prabowo, Rocky Gerung: Qodari Konservatif, Tak Progresif!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO