Suara.com - Selang dua hari setelah pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, berdasarkan perolehan suara sementara hasil quick count di mana PDI Perjuangan (PDIP) unggul, sejumlah pihak mulai memetakan posisi dan kekuatan parpol-parpol. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif PolcoMM Institute, Dr Heri Budianto, yang melihat bahwa ke depan akan ada tiga cluster (kelompok) besar.
"Yang pertama, akan ada cluster yang dipimpin oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Yang kedua (dipimpin) Partai Golongan Karya (Golkar), dan yang ketiga Partai Gerindra," kata Budi, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2014).
Menurut Budi pula, keberadaan tiga cluster yang dipimpin tiga parpol pengumpul suara terbanyak tersebut, akan mempengaruhi bagaimana proses membangun komunikasi politik, serta upaya meyakinkan partai lain untuk berkoalisi.
Budi menilai, sebelum Pileg pun sebenarnya komunikasi politik sudah dibangun. Partai Nasional Demokrat (Nasdem) misalnya, menurutnya cenderung dekat ke PDIP. Sementara, tiga hari menjelang Pileg, Puan Maharani juga diketahui melakukan komunikasi dengan Partai Amanat Nasional (PAN), meski saat ini masih dipertanyakan apakah PAN akan masuk ke cluster PDIP.
"Apabila ini terjadi, maka akan menyisakan Hanura, PKS, dan PPP. Kemudian PKB dengan Demokrat, ini mendapatkan suara yang hampir sama. Itu akan sangat menentukan, karena PKB dan Demokrat akan percaya diri untuk menentukan cawapres kepada tiga cluster yang ada," ungkapnya.
Seperti diketahui, suara Demokrat sendiri turun drastis pada pemilu tahun ini. Sehubungan dengan itu, Budi menilai bahwa Demokrat akan sulit untuk masuk dalam kubu PDIP.
"Hubungan Mega dan SBY dari 2004 tidak kunjung membaik. Ini akan berpengaruh ketika akan berkoalisi," jelasnya, sambil menambahkan bahwa untuk PKB justru akan lebih dinamis untuk masuk ke dalam salah satu dari tiga cluster tersebut.
Sementara itu, Budi pun berspekulasi bahwa Golkar akan kesulitan untuk mendapatkan mitra koalisi nantinya. "(Apalagi) Dari ketiga capres, yaitu Jokowi, Aburizal Bakrie (ARB) dan Prabowo Subianto, yang elektabilitasnya rendah adalah ARB," ungkapnya.
Berita Terkait
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Roy Suryo Ungkap Banyak Broker di Kasus Ijazah Jokowi, Ada Uang Haram di Balik Tawaran Damai?
-
Jokowi Solid Dukung Prabowo 2 Periode, Gibran Dinilai Lebih Matang untuk Maju Pilpres 2034
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!