Suara.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung membantah telah merestui Jusuf Kalla menjadi cawapres untuk mendampingi Capres PDIP Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi.
"Kalau ada yang mengatakan saya merestui seseorang, sebutlah Jusuf Kalla sebagai cawapres mendampingi Jokowi, itu tidak benar. Saya bukan dalam kapasitas memberi restu," ujar Akbar Tandjung, Senin (14/4/2014), ketika dikonfirmasi wartawan mengenai informasi yang berkembang bahwa PDIP segera mengumumkan duet Jokowi-Jusuf Kalla (JK) karena JK sudah mendapat restu dari Akbar Tandjung.
Ketua DPR RI periode 1999-2004 ini mengatakan, dirinya tidak ada hubungannya dengan pencalonan JK, meskipun sama-sama kader Golkar dan sama-sama mantan Ketua Umum Partai Golkar.
"Sekali lagi, kewenangan untuk menentukan pendamping Jokowi ada di PDIP, terutama pada Megawati selaku Ketua Umum DPP PDIP dan tokoh yang paling dihormati dan disegani," tegas Akbar.
Sebelumnya, dalam keterangan pers di kediamannya di Jakarta, Minggu (13/4/2014) siang, Akbar Tandjung kembali menyatakan kesiapannya maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2014 apabila ada capres dari partai politik lain yang memintanya.
Dia pun menjelaskan, pengalaman panjang sebagai tokoh aktivis mahasiswa, Ketua Umum PB HMI, Menteri Pemuda dan Olahraga, Mensesneg serta komitmennya untuk membangun bangsa dan negara tidak diragukan lagi.
Dalam diskusi "Menakar Capres-Cawapres Jawa-Luar Jawa 2014" di Jakarta, Minggu (13/4/2014), Direktur Eksekutif Indo Strategi Andar Nubowo menilai di antara politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung lebih tepat mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014.
"Akbar Tandjung meskipun berasal dari luar Jawa, memiliki kepribadian yang lembut seperti orang Jawa," kata Andar Nubowo. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO