Suryadharma Ali Nilai Rapimnas PPP Ilegal

Suara.com - Ketua umum Partai persatuan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali mengatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Sabtu (19/4/2014) yang memberhentikan dirinya sebagai aksi liar. Menurutnya segala bentuk kegiatan partai, mulai Rapimnas, Mukernas ataupun Muktamar luar biasa,  penyelenggaranya adalah ketua umum.

"Apabila diluar hal itu maka itu liar," jelasnya, saat mengunjungi Kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2014) malam.

Laki-laki yang biasa disebut SDA ini mengaku tidak merasa membuat undangan untuk pemrakarsa Rapimnas, juga surat undangan kepada ketua DPP dan Ketua wilayah. Padahal, menurutnya, segala macam bentuk surat-surat seharusnya ditandatangani oleh Ketua Umum.

SDA menambahkan sebenarnya ia terbuka dengan penyelenggaraan Rapimnas, "Saya sangat terbuka, yang saya sesali adalah diciptakan masalah, tetapi tidak ada tabayun atau klarifikasi kepada saya," ujarnya sambil menambahkan semua ini sudah menjadi tradisi di partai berlambang Kabah ini. Tapi, ujarnya, nampaknya sebagian petinggi PPP keluar dari tradisi itu.

Konflik internal di tubuh PPP ini berawal dari langkah Suryadharma Ali yang menghadiri kampanye akbar Partai Gerindra di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Langkah Suryadharma ini menuai protes dari sebagian pengurus, termasuk Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi. Buntutnya 26 DPW mendesak SDA dijatuhi sanksi. Namun SDA tak bergeming. Ia justru memecat Emron dan secara terbuka memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi calon presiden, sehingga kisruh di tubuh PPP makin ruwet.  Padahal, jika saja dia lebih elegan dalam berkomunikasi dengan Prabowo mungkin situasinya tak serunyam sekarang.