Suara.com - Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka kasus korupsi permohonan pajak BCA, mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.
Ketua KPK Abraham Samad mengatakan surat cegah ke luar negeri akan segera dilayangkan ke direktorat imigrasi.
"Sprindik baru keluar hari ini, apakah ada pencekalan, bahwa itu akan menyusul, kita akan konsentrasi pada sprindik yang ada," kata Samad di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (22/4/2014).
Hadi Poernomo ditetapkan menjadi tersangka pada Senin (21/4/2014). Hadi dijerat kasus pada saat ia masih menjadi Dirjen Pajak tahun 2002 sampai 2004. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Dirjen untuk menerima semua keberatan BCA sebagai wajib pajak.
Ia juga diduga berperan mengubah surat rekomendasi bawahannya yang menolak keberatan pajak yang diajukan BCA untuk tahun pajak 1999. Hadi diduga menerima permohonan keberatan pajak atas non performance loan senilai Rp5,7 triliun, yang berimbas merugikan negara sebesar Rp375 miliar.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- Siapa Shio yang Paling Hoki di 5 November 2025? Ini Daftar 6 yang Beruntung
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
Terkini
-
Bahlil Sarankan Mantan Presiden Dapat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional, Termasuk Soeharto
-
Ajukan PK, Adam Damiri Akan Hadirkan Enam Ahli di Sidang Asabri
-
Komisi VII DPR Sentil Industri Film Nasional: 60 Persen Dikuasai Kelompok Tertentu, Dugaan Monopoli?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak RS? Ini Klarifikasi Gubernur Pramono Anung
-
Empat Gubernur Riau Terjerat Korupsi, KPK: Kami Sudah Lakukan Pencegahan Intensif
-
Usai Jerat Bupati, KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru dalam Kasus Koltim
-
Wamendagri Wiyagus Tekankan Pentingnya Integritas dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu
-
Balas Dendam, Santri Korban Bullying Ngamuk Bakar Ponpes di Aceh Besar, Begini Kronologinya!
-
Sidang Perdana PK, Tim Hukum Eks Dirut Asabri Adam Damiri Ungkap 8 Bukti Baru
-
Teror Telepon Misterius ke Hakim Tipikor Medan Sebelum Kamar Pribadinya Ludes Kebakaran