Suara.com - Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan akun bayaran pendukung Joko Widodo (Jokowi) di media sosial menggiring opini publik yang bertujuan agar Jokowi tidak pernah salah di mata publik.
"Kalau akun-akun di media sosial seperti di Twitter itu dikendalikan pendukung fanatik Jokowi, pasukan nasi bungkus (panasbung), berarti ada maksud tertentu menggiring opini publik," ujar Emrus Sihombing di Jakarta, Minggu (27/4/2014).
Emrus menyebut kalau upaya penggiringan opini tidak sesuai dengan etika berpolitik.
"Satu orang membawahi banyak akun di media sosial, itu sama saja dengan kebohongan publik," kata dia.
"Apalagi seperti itu (pendukungnya menerima gaji). Itu tidak jauh beda dengan menghalalkan money politics. Seharusnya gerakan masyarakat itu natural, tidak ada penggiringan," tambahnya lagi.
Menurut dia, hal tersebut sama saja dengan politik mobilisasi Hitler. Bedanya, mobilisasi Hitler saat itu dilakukan dengan ancaman.
"Pergerakan lewat media sosial seperti itu (akun bayaran), menghalalkan money politics," ujar dia.
Sebelumnya, Waketum Partai Gerindra Fadli Zon menamakan pendukung fanatik Jokowi di dunia maya dengan istilah pasukan nasi bungkus (panasbung). (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Penampakan Rumah Denada yang Mau Dijual, Lokasi Strategis tapi Kondisinya Jadi Perbincangan
- Belajar dari Tragedi Bulan Madu Berujung Maut, Kenali 6 Penyebab Water Heater Rusak dan Bocor
- Prabowo Disebut Ogah Pasang Badan untuk Jokowi Soal Ijazah Palsu, Benarkah?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Ketiga 13-19 Oktober 2025
- 4 Mobil Listrik Termurah di Indonesia per Oktober 2025: Mulai Rp180 Jutaan
Pilihan
-
Warisan Utang Proyek Jokowi Bikin Menkeu Purbaya Pusing: Untungnya ke Mereka, Susahnya ke Kita!
-
Tokoh Nasional dan Kader Partai Lain Dikabarkan Gabung PSI, Jokowi: Melihat Masa Depan
-
Proyek Rp65 Triliun Aguan Mendadak Kehilangan Status Strategis, Saham PANI Anjlok 1.100 Poin
-
Pundit Belanda: Patrick Kluivert, Alex Pastoor Cs Gagal Total
-
Tekstil RI Suram, Pengusaha Minta Tolong ke Menkeu Purbaya
Terkini
-
Skandal Rp 285 Triliun: Anak Riza Chalid Diduga Kantongi Rp3,07 T dari Korupsi Minyak
-
Jurnalis Myanmar Dorong Pembentukan Dewan Pers ASEAN, Perkuat Solidaritas Kebebasan Pers
-
Kabinet Prabowo Copy Paste Era Bung Karno, Ikrar Nusa Bhakti: Pemborosan di Tengah Ekonomi Sulit
-
Seleksi Pejabat BPJS Tak Sekadar Rotasi Jabatan, Pansel Cari Pemimpin yang Bisa Reformasi JKN
-
Ikon Baru Jakarta! 'Jembatan Donat' Dukuh Atas Dibangun Tanpa Duit APBD, Kapan Jadinya?
-
Proyek Galian Bikin Koridor 13 'Lumpuh', Transjakarta Kerahkan Puluhan Bus Tambahan
-
Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, Gubernur Pramono Siapkan Pergub dalam Sebulan
-
BNI Dukung BPJS Ketenagakerjaan Tingkatkan Layanan Jaminan Sosial lewat BNIdirect Cash
-
'Auditnya Menyusul Belakangan,' Serangan Balik Kubu Nadiem Usai Kalah di Praperadilan
-
Percepat Pembangunan Papua, Mendagri Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah