Suara.com - Badan intelijen Cina dituding meretas jaringan komputer parlemen Australia. Penerobosan keamanan jaringan tersebut memungkinkan badan intelijen Cina mengintai surat-surat elektronik pribadi para anggota parlemen.
Laporan yang dirilis Australian Financial Review itu menyebutkan, penerobosan keamanan dilalukan selama sebulan pada tahun 2011. Media tersebut, mengutip keterangan dari pemerintah dan sumber-sumber keamanan negara, mengatakan, serangan tersebut lebih parah daripada yang diperkirakan. Kabarnya, intel Cina berhasil memiliki akses untuk mengendalikan keseluruhan sistem.
Jaringan komputer parlemen bukanlah sistem yang rahasia. Jaringan komputer ini biasa digunakan para anggota parlemen, staf, dan para penasehatnya untuk komunikasi pribadi dan diskusi terkait strategi mereka. Maka, para peretas bisa dengan mudah mengakses surat elektronik, data kontak, dan dokumen lain yang disimpan di dalam jaringan tersebut.
Dengan akses tersebut, Cina dituding dapat mengetahui strategi politik, serta hubungan profesional serta sosial di antara para petinggi Australia.
Menanggapi tersebut, Kementerian Luar Negeri Cina melalui juru bicaranya, Qin Gang mengatakan, pihaknya tidak tahu apakah laporan Australian Financial Review itu dibuat berdasarkan bukti. Dirinya juga berulang kali menegaskan bahwa Cina menentang dan melarang praktik peretasan.
"Kami berharap media Australia yang bersangkutan memberitakan hal ini secara bertanggung jawab, dengan sikap konstruktif, dan tidak mencampuradukkan segalanya tanpa tujuan jelas. Bukan begini caranya menyelesaikan suatu masalah," tutur Qin Gang dalam sebuah konferensi pers di Beijing, Cina.
Bukan kali ini saja media Australia menyerang Cina. Tahun lalu, Australia Broadcasting Corporation memberitakan bahwa peretas Cina mencuri cetak biru sejumlah markas intelijen Australia serta informasi rahasia dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
Terkini
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini
-
Wamensos Beberkan Rincian Bantuan Bencana Sumatra: Santunan Rp15 Juta hingga Modal Usaha Rp5 Juta
-
Kemensos Gelontorkan Rp13,7 Miliar Tangani Puluhan Bencana di Awal Tahun 2026
-
Kemensos Catat 37 Kejadian Bencana di Awal 2026, Banjir Masih Jadi Ancaman Utama
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung