Suara.com - Mantan Ketua Mahkamah Kostitusi (MK) Mahfud MD sempat ditanya perihal gaji per bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Olivia Sembiring. Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui jumlah gaji Mahkamah Konstitusi (MK).
"Satu bulannya Rp120 juta, setahun Rp1,5 miliar. Total penambahan kekayaan selama menjabat Ketua MK selama 4 tahun totalnya Rp6 Miliar," kata Mahfud dalam sidang lanjutan terdakwa Akil Mochtar atas dugaan suap sengketa Pilkada Lebak, di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (5/5/2014).
Dia mengatakan, total kekayaannya ini didapatkan hanya berasal dari gaji dan honor penanganan perkara. Dia pun menegaskan, kekayaannya ini didapat bukan dari usaha yang dijalankan.
"Saya tidak punya usaha apapun. Murni dari gaji. Sehingga itu kalau kekayaan lebih dari itu, saya korupsi," katanya.
Angka Rp120 juta, kata Mahfud, merupakan total dari gaji pokok (gapok) dan tunjangan, serta honor penanganan perkara. Besaran honor penanganan perkara, kata Mahfud mencapai Rp5 juta satu perkara hingga putusan.
Jaksa juga sempat menanyakan apakah Mahfud mengetahui berapa gaji yang diterima Akil Mochtar selama menjadi hakim Konstitusi dan Ketua MK. Mahfud pun menegaskan, total keseluruhan gaji Ketua MK dengan Hakim MK tidak terlalu jauh. Kata Mahfud, jaraknya hanya sebesar Rp10 juta.
"Beda ketua dengan hakim biasa hanya beda Rp10juta. Semua komponen sama. Bedanya tunjangan ketua," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan