Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengatakan masih banyak pelanggaran Pemilu yang terjadi di daerah. Karena itu, di masa mendatang, PKS akan mengubah sistem Pemilu.
Sekretaris Jenderal PKS Taufik Ridho mengatakan, partainya menerima hasil rekapitulasi nasional pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, yang ditetapkan oleh KPU. Namun, dengan berbagai catatan untuk peningkatan kualitas pemilu di masa mendatang.
"Tetapi untuk level daerah, seperti disampaikan PKB, perlu ada peningkatan lebih baik lagi, karena terjadinya konflik," ungkap Taufik di Kantor KPU, Jakarta, Sabtu (10/5/2014) dini hari.
Oleh karena itu bersama parpol di DPR, PKS perlu merumuskan sistem pemilu ke depan untuk lebih terbuka transparan, adil dan profesional. Sehingga tidak ada yang merasa terzolimi ke depan.
Mengenai adanya temuan pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilu, PKS juga akan membawa masalah itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kekecewaan (kecurangan pemilu) itu juga perlu kita lakukan dengan mekanisme hukum sebagaimana mestinya," katanya.
Namun, secara umum, Ridho mengatakan proses pemilu yang dijalankan KPU sudah terbilang baik. Dia pun menyampaikan terimakasih kepada seluruh elemen yang menjalankan proses ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Karir Ambyar! Brigadir YAAS Dipecat Polda Kepri Usai Aniaya Calon Istri yang Hamil
-
Saksi Ungkap Pertamina Gunakan Kapal PT JMN karena Keterbatasan Armada Domestik
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
Panas Paripurna Ranperda Perubahan Badan Hukum PAM Jaya, PSI Tetap Tolak Privatisasi BUMD Air Minum
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti