Suara.com - Militer Thailand di bawah kepemimpinan Prayuth Chan-ocha sore ini, Kamis (22/5/2014), akhirnya mengambil alih pemerintahan di Thailand menyusul kebuntuan perundingan antar dua kubu politisi yang berkonflik di negeri gajah putih itu.
Prayuth mengumumkan kudeta tak bersenjata itu dalam siaran televisi, setelah mengadakan pertemuan dengan semua faksi saingan yang bertujuan mencari solusi selama enam bulan protes anti-pemerintah.
Ini adalah untuk yang ke 12 kalinya militer Thailand mengambil alih pemerintahan tanpa ada pertumpahan darah.
Jenderal Prayuth menyatakan kalau kudeta itu sama sekali tidak akan mempengaruhi hubungan internasional.
Sebelumnya diberitakan, militer Thailand di bawah pimpinan Jenderal Prayuth memberlakukan Undang-undang Darurat Militer di seantero negeri mulai Selasa (20/5/2014), kemarin.
Militer beralasan, pemberlakuan darurat militer bertujuan untuk mengembalikan ketertiban dalam negeri setelah selama kurang lebih enam bulan diguncang gelombang unjuk rasa.
Sedikitnya 28 orang telah terbunuh sementara 700 orang lainnya cedera dalam gelombang protes yang kerap berakhir dengan bentrok. (Reuters)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Aktifitas Sentul City Disetop Pascabanjir, Pemkab Bogor Selidiki Izin dan Drainase
-
Anggota MRP Tolak PSN di Merauke: Dinilai Ancam Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat
-
Kemensos dan BPS Lakukan Groundcheck 11 Juta PBI-JKN yang Dinonaktifkan, Target Tuntas Dua Bulan
-
Bupati Buol Akui Terima Rp 160 Juta dan Tiket Konser BLACKPINK, KPK Siap Usut Tuntas!
-
KPK Dalami Hubungan Jabatan Mulyono di 12 Perusahaan dengan Kasus Restitusi Pajak
-
Saksi Ahli Berbalik Arah! Mohamad Sobary Dukung Roy Suryo Cs dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
-
Gus Yaqut Praperadilan: Ini Tiga Alasan di Balik Gugatan Status Tersangka Korupsi Kuota Haji
-
Kampung Nelayan Merah Putih Diubah Jadi 'Mesin Ekonomi' Baru, Ini Rencananya
-
Jadi Saksi Ahli Dokter Tifa Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Din Syamsuddin Diperiksa Selama 4 Jam
-
Israel Resmi Gabung BoP, Pakar UGM Sebut Indonesia Terjebak Diplomasi 'Coba-Coba' Berisiko Tinggi