Suara.com - Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang berlangsung hari ini, Selasa (3/6/2014), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan 13 arahan kepada seluruh stakeholders.
Pertama, Kepala Negara ingin kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu Legilatif 2014, terulang lagi di Pemilu Presiden 9 Juli 2014 nanti.
Masyarakat internasional, kata Presiden, memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang berjalan damai dan demokratis.
Kedua, Presiden mengajak pengalaman Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu Legilatif 2014, menjadi pelajaran untuk Pemilu Presiden 2014. Pengalaman yang baik tetap dijaga dan dipertahankan, sedangkan bila ada yang belum baik, diperbaiki dan disempurnakan.
“Kasus penyimpangan pelanggaran di pemilu-pemilu yang lalu, mari kita niatkan dan usahakan tidak terjadi lagi,” kata Presiden SBY.
Ketiga, Presiden mengajak semua stakeholders pemilu berpedoman pada semua ketentuan dan aturan pemilu.
Keempat, SBY mengatakan seluruh stakeholders memahami kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing, terutama kepada penyelenggara pemilu, pemerintah, gubernur, bupati, walikota, partai, penegak hukum, TNI Polri, dan masyarakat luas.
Kelima, Presiden mengajak semua pihak mencegah penyimpangan dan pelanggaran pemilu, termasuk berbagai bentuk intimidasi, paksaan dari siapapun terhadap siapapun.
“Sanksi harus diberikan secara cerdas dan adil,” kata Presiden.
Keenam, Kepala Negara menginstruksikan pencegahan terhadap aksi kekerasan dan benturan antar massa pendukung kontestan pemilu.
Ketujuh, Presiden mengatakan semua stakeholders mencegah tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan kecurigaan, tuduhan, black campaign, sehingga berpotensi memperkeruh suasana.
“Dalam setiap pelaksanaan pemilu, suhu politik pasti meningkat, memanas, dan akhirnya panas. Itulah hukum politik yang berlaku di negara manapun. Oleh karena itu cegah hal-hal yang bisa menimbulkan suasana tidak baik,” katanya.
Presiden menambahkan kampanye hitam terjadi di negara manapun dalam pemilu. Kendati demikian, ia mengajak semua stakeholders tidak melakukan kampanye negatif di Pemilu Presiden 2014
“Masyarakat kita belum tentu tahu itu fitnah, barangkali ada yang percaya seolah itu benar. Kalau itu kita lakukan berarti kita dosa, salah. Karena mereka dapat info yang tidak ada kebenarannya,” kata Kepala Negara.
Delapan, jika dalam pelaksanaan Pemilu Presiden muncul ketidakpuasan, maka protes maupun aduan tetap dilakukan secara tertib dan damai sesuai aturan main yang diatur UU.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO