Suara.com - Ketua Umum PP GP Ansor, Nusron Wahid menegaskan bahwa Ansor sebagai jam'iyah atau organisasi bersifat netral, tapi anggotanya secara jamaah tidak netral, karena memilih pemimpin dalam pandangan NU adalah wajib.
"Kalau jamaah Ansor mendukung Cawapres Jusuf Kalla, saya kira wajar, karena beliau merupakan orang NU, beliau adalah Mustasyar (penasehat) PBNU. Kalau kiai-kiai memilih calon yang bukan NU berarti beliau lupa dengan sejarah NU," katanya di Surabaya, Rabu malam.
Dalam sambutan pada deklarasi "Gerakan Indonesia Mengaji" dengan tema "Revolusi Mental berbasis Ahlussunnah wal Jamaah" di GOR Pantjasila Surabaya yang dihadiri Jusuf Kalla itu, ia mengatakan dirinya juga tidak perlu bersikap non-aktif sebagai ketua umum.
"Buat apa non-aktif, saya 'kan bukan tim sukses, kalau saya mendukung Pak Jusuf Kalla, maka dukungan itu bersifat 'Ukhuwah Nahdliyyah'. Apalagi, kita hanya ngomong revolusi mental kok. Itu juga bukan hal baru, karena Ansor sudah lama melakukan revolusi mental, yakni pembenahan akhlak," katanya.
Pertimbangan lainnya, negara ini banyak masalah sehingga tidak boleh dipimpin oleh orang yang banyak masalah.
"Secara moralitas orang yang banyak masalah itu tidak berhak untuk memimpin," katanya.
Senada dengan itu, Ketua PW GP Ansor Jatim Tri Budi mengatakan Ansor itu ibarat anak kepada ayahandanya. "Kalau ayahanda datang dari jauh (Jakarta) untuk singgah ke rumah kita, tentu boleh," katanya.
Dalam sambutan di hadapan ribuan kader Ansor/Banser, Cawapres Jusuf Kalla mengaku memahami betul tradisi yang ada di NU, termasuk Ansor, karena dirinya semasa muda pernah aktif dalam Pandu Ansor.
"Saya juga tahu peran Ansor pada masa lalu yang berjuang melawan tantangan komunisme, tapi tantangan ke depan adalah bagaimana bangsa ini lebih maju, sejahtera dan dihargai," katanya.
Untuk menjawab tantangan masa kini, ia mengatakan perlu dua hal yakni kerja keras dengan ilmu pengetahuan.
"Negara yang maju butuh pemimpin yang jujur. Jika saya dan Jokowi terpilih akan saya kerahkan jiwa raga demi kesejahteraan rakyat," katanya.
Dalam kesempatan itu, Nusron Wahid meyakini mayoritas warga NU akan memilih pasangan Jokowi-JK, karena ada kader NU di dalamnya (JK/Jusuf Kalla).
"Karena itu, saya tidak yakin kalau elektabilitas Jokowi-JK tidak bergerak naik bila dibandingkan dengan elektabilitas calon lain yang meningkat tajam, saya tidak yakin, karena di lapangan tidak seperti itu, kita lihat saja nanti," katanya.
Pilpres 2014 pada 9 Juli akan diikuti dua pasangan calon yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
-
Nasib Santri Ponpes Pati Usai Geger Kasus Pelecehan, Sekolah Tetap Lanjut atau Pindah?
-
Polda Metro Jaya Bentuk Tim Pemburu Begal, Kombes Iman: Kami Siap Beraksi 24 Jam!
-
Kepulauan Seribu Diserbu Wisatawan Saat Liburan, Polres Sebar Polisi di Tiap Dermaga
-
Kedubes Jepang Warning Warganya: Nekat Prostitusi Anak di RI, Siap-siap Dibui di Dua Negara
-
Polisi Ciduk Komplotan Jambret di Tamansari, Uang Hasil Kejahatan Dipakai Buat Pesta Sabu
-
Sebut Prabowo Anggap Gagasannya Suci, Sobary: Oh Paus Saja Ndak Begitu Bung!
-
Tak Ada Ampun! Hanya 6 Hari Pasca Penggerebekan, Pemprov DKI Sikat Habis Izin B Fashion Hotel
-
Ekonom UGM: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Masuk Fase Ketidakpastian, Berisiko jika Dipaksakan Pindah
-
Singgung Nasib Bambang Tri hingga Jonan, Sobary Beberkan Cara Jokowi Matikan Karier Politik Lawan