Suara.com - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan efektivitas dari pelaksanaan "Electronic Road Pricing" (ERP) untuk mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta tergantung kepada penetapan harga ERP tersebut.
"Pelaksanaan ERP akan signifikan jika penetapan harganya pas," kata Bambang Susantono, Selasa (29/7/2014).
Menurut Bambang, bila harga untuk ERP terlalu murah akan mengakibatkan semua pengemudi tertarik masuk yang dampaknya bisa menambah kemacetan.
Namun, lanjutnya, bila harga yang ditetapkan untuk ERP terlalu mahal maka mengakibatkan tidak ada kendaraan yang akan masuk.
Untuk itu, ujar dia, Wamenhub menyebutkan agar ada survei yang bisa menentukan secara tepat harga pelaksanaan ERP.
"Harus ada survei 'willingness to pay' (tingkat kemauan membayar) dan 'ability to pay' (tingkat kemampuan membayar)," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pelaksanaan uji coba sistem jalan berbayar elektronik sudah berjalan baik.
Untuk tahap pertama, menurut dia, sistem ERP hanya akan diberlakukan bagi kendaraan bermotor roda empat dan selanjutnya pada sepeda motor.
Rencananya tarif ERP yang akan diberlakukan berkisar antara Rp30.000 hingga Rp100.000 setiap satu kali melintas. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga