Suara.com - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan efektivitas dari pelaksanaan "Electronic Road Pricing" (ERP) untuk mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta tergantung kepada penetapan harga ERP tersebut. Electronic Road Pricing adalah sistem yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta di mana setiap kendaraan yang melalui jalan tertentu harus membayar.
"Pelaksanaan ERP akan signifikan jika penetapan harganya pas," kata Bambang Susantono, Selasa, (29/7/2014).
Menurut Bambang, bila harga untuk ERP terlalu murah akan mengakibatkan semua pengemudi tertarik masuk yang dampaknya bisa menambah kemacetan.
Namun, lanjutnya, bila harga yang ditetapkan untuk ERP terlalu mahal maka mengakibatkan tidak ada kendaraan yang akan masuk.
Untuk itu, ujar dia, Bambang berharap ada survei yang bisa menentukan secara tepat harga pelaksanaan ERP. "Harus ada survei 'willingness to pay' (tingkat kemauan membayar) dan 'ability to pay' (tingkat kemampuan membayar)," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pelaksanaan uji coba sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) pada Selasa (15/7/2014) lalu berjalan baik.
"Saya sudah dapat laporan dari Dinas Perhubungan DKI dan juga PT Kapsch. Sistem yang terpasang di dalam gerbang ERP sudah mampu mendeteksi kendaraan yang melintasinya. Ini bagus, berarti sistemnya sudah jalan," kata Basuki.
Untuk tahap pertama, menurut dia, sistem ERP hanya akan diberlakukan bagi kendaraan bermotor roda empat. Setelah itu, baru diterapkan pada sepeda motor.
Basuki yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, rencananya tarif ERP yang akan diberlakukan berkisar antara Rp30.000 hingga Rp100.000 setiap satu kali melintas.
"Penerapannya, kalau nanti dengan tarif Rp30.000 volume kendaraan bermotor tidak juga berkurang, maka tarifnya kita naikkan lagi jadi Rp50.000. Kalau masih banyak juga volume kendaraannya, kita naikkan lagi sampai batas Rp100.000 kira-kira," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Geruduk Gedung BPK RI, Massa Tuntut Usut Dugaan Kredit Bermasalah Kalla Group, Ada Apa?
-
Senin Pagi di Jakarta Timur: Macet Parah Usai Libur Panjang, Kendaraan Cuma Melaju 10 Km/Jam
-
Menakar Wacana Dedi Mulyadi: Mungkinkah Jawa Barat Hidup Tanpa Pajak Kendaraan?
-
Libur Panjang, Ribuan Kendaraan Serbu Kawasan Puncak
-
Amerika Siap-siap Macet Parah di Piala Dunia 2026 karena Ini
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Henri Curiga Kasus Roy Suryo Dikebut, Sebut Ada Upaya Cegah Ijazah Jokowi Diuji di Pengadilan
-
Di Tengah Sorotan Ekonomi, Prabowo Minta Rosan Buka Data Masuknya Investasi Asing ke Indonesia
-
Sentil Polri di Kasus Roy Suryo, Henri Subiakto Sebut UU ITE Dipakai Tutupi Isu Ijazah Jokowi
-
Di Tengah Gelombang Kritik, Prabowo Sebut Investasi Asing ke Indonesia Terus Mengalir
-
Henri Subiakto Sebut Pasal yang Menjerat Roy Suryo Tak Masuk Akal, Status P21 Dipertanyakan
-
Trump Klaim Kesepakatan Damai AS-Iran Segera Ditandatangani, Teheran Beri Sinyal Berbeda
-
Apa Itu Restitusi? Wamen PPPA Tegaskan Korban Bullying Berhak Dapat Ganti Rugi
-
Bangun Spiritualitas Warga Jawa Barat, KDM Prioritaskan Bangun Tajuk di Lingkungan
-
Kejahatan Digital Kian Mengintai, Pemerintah Minta Anak Muda Hati-hati di Internet
-
Veronica Tan Soroti Pemberdayaan Perempuan di NTT: Kunci Putus Rantai Kemiskinan dan Kekerasan