Suara.com - Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengatakan efektivitas dari pelaksanaan "Electronic Road Pricing" (ERP) untuk mengurangi kemacetan di wilayah DKI Jakarta tergantung kepada penetapan harga ERP tersebut. Electronic Road Pricing adalah sistem yang akan diterapkan Pemprov DKI Jakarta di mana setiap kendaraan yang melalui jalan tertentu harus membayar.
"Pelaksanaan ERP akan signifikan jika penetapan harganya pas," kata Bambang Susantono, Selasa, (29/7/2014).
Menurut Bambang, bila harga untuk ERP terlalu murah akan mengakibatkan semua pengemudi tertarik masuk yang dampaknya bisa menambah kemacetan.
Namun, lanjutnya, bila harga yang ditetapkan untuk ERP terlalu mahal maka mengakibatkan tidak ada kendaraan yang akan masuk.
Untuk itu, ujar dia, Bambang berharap ada survei yang bisa menentukan secara tepat harga pelaksanaan ERP. "Harus ada survei 'willingness to pay' (tingkat kemauan membayar) dan 'ability to pay' (tingkat kemampuan membayar)," katanya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai pelaksanaan uji coba sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) pada Selasa (15/7/2014) lalu berjalan baik.
"Saya sudah dapat laporan dari Dinas Perhubungan DKI dan juga PT Kapsch. Sistem yang terpasang di dalam gerbang ERP sudah mampu mendeteksi kendaraan yang melintasinya. Ini bagus, berarti sistemnya sudah jalan," kata Basuki.
Untuk tahap pertama, menurut dia, sistem ERP hanya akan diberlakukan bagi kendaraan bermotor roda empat. Setelah itu, baru diterapkan pada sepeda motor.
Basuki yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, rencananya tarif ERP yang akan diberlakukan berkisar antara Rp30.000 hingga Rp100.000 setiap satu kali melintas.
"Penerapannya, kalau nanti dengan tarif Rp30.000 volume kendaraan bermotor tidak juga berkurang, maka tarifnya kita naikkan lagi jadi Rp50.000. Kalau masih banyak juga volume kendaraannya, kita naikkan lagi sampai batas Rp100.000 kira-kira," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Perbaikan Gerbang Tol Bikin Jalan Gatot Subroto Macet Parah, Polda Metro Lakukan Ini
-
Jakarta 'Lumpuh', Gubernur Pramono 'Semprot' Lambatnya Perbaikan Gerbang Tol Imbas Demo
-
Warga Jakarta Keluhkan Kemacetan Rabu Sore, Polisi Sebut Ini Penyebabnya
-
Macet TB Simatupang Berkurang! Tol FatmawatiPondok Indah Tetap Gratis sampai Oktober
-
Viral Momen Lucu Kakek di Kosambi: Santai Melangkah di Tengah Jalan, Bikin Truk Sabar Nunggu
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
-
Seruan 'Cancel' Elon Musk Bikin Netflix Kehilangan Rp250 Triliun dalam Sehari!
-
Proyek Ponpes Al Khoziny dari Tahun 2015-2024 Terekam, Tiang Penyangga Terlalu Kecil?
Terkini
-
Dolar Diramal Tembus Rp20.000, Ekonom Blak-blakan Kritik Kebijakan 'Bakar Uang' Menkeu
-
'Spill' Sikap NasDem: Swasembada Pangan Harga Mati, Siap Kawal dari Parlemen
-
Rocky Gerung 'Spill' Agenda Tersembunyi di Balik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir
-
Kriminalisasi Masyarakat Adat Penentang Tambang Ilegal PT Position, Jatam Ajukan Amicus Curiae
-
Drama PPP Belum Usai: Jateng Tolak SK Mardiono, 'Spill' Fakta Sebenarnya di Muktamar X
-
Horor MBG Terulang Lagi! Dinas KPKP Bongkar 'Dosa' Dapur Umum: SOP Diabaikan!
-
Jalani Kebijakan 'Koplaknomics', Ekonom Prediksi Indonesia Hadapi Ancaman Resesi dan Gejolak Sosial
-
Mensos Gus Ipul Bebas Tugaskan Staf Ahli yang Jadi Tersangka Korupsi Bansos di KPK
-
Detik-detik Bus DAMRI Ludes Terbakar di Tol Cikampek, Semua Penumpang Selamat
-
Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram