Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan Partai Demokrat (PD) tidak akan berada di dalam pemerintahan yang dibangun Joko Widodo jika resmi menjadi presiden lima tahun ke depan.
"Kalau Jokowi-Jk berkuasa kita di luar pemerintahan," ucap Max di rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).
Max menceritakan, pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua umum Partai Demokrat, agar partainya tidak meminta iming-iming jabatan, namun jika hal itu terjadi ia meminta kepada kader-kader PD agar tidak membawa partai.
"Biar dia ketum Demokrat, dia presiden dan melihat kalau ada yang iming-iming silakan saja mau jabatan jadi menteri. Tapi jangan bawa-bawa partai," pungkasnya
"Kalau ada yang iming-iming menteri silakan, tapi jangan bawa partai kami. Sebelum ada keputusan ketua majelis tinggi pak SBY. Kami memegang teguh garis partai. Kehormatan Partai Demokrat itu segala-galanya," tutup Max.
Sebelumnya, Max juga menyatakan PD masih solid berada di barisak Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta. Keputusan itu masih tetap seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina PD, Syarif Hasan, pada 30 Juni 2014 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Jika BPJS Mati Rumah Sakit Dilarang Tolak Pasien Darurat, Ini Penjelasan Mensos!
-
OTT Pejabat Pajak, KPK Sebut Kemenkeu Perlu Perbaiki Sistem Perpajakan
-
KPK Ungkap Kepala KP Pajak Banjarmasin Mulyono Rangkap Jabatan Jadi Komisaris Sejumlah Perusahaan
-
Roy Suryo Cs Desak Polda Metro Bongkar Bukti Ijazah Palsu Jokowi, Kombes Budi: Dibuka di Persidangan
-
JPO Sarinah Segera Dibuka Akhir Februari 2026, Akses ke Halte Jadi Lebih Mudah!
-
Pasien Kronis Terancam Buntut Masalah PBI BPJS, DPR: Hak Kesehatan Tak Boleh Kalah Oleh Prosedur
-
Penampakan Uang Rp1,5 M Terbungkus Kardus yang Disita KPK dari OTT KPP Madya Banjarmasin
-
Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono Pakai Uang Apresiasi Rp800 Juta untuk Bayar DP Rumah
-
Harga Pangan Mulai 'Goyang'? Legislator NasDem Minta Satgas Saber Pangan Segera Turun Tangan
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi