Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan Partai Demokrat (PD) tidak akan berada di dalam pemerintahan yang dibangun Joko Widodo jika resmi menjadi presiden lima tahun ke depan.
"Kalau Jokowi-Jk berkuasa kita di luar pemerintahan," ucap Max di rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu (3/8/2014).
Max menceritakan, pesan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga ketua umum Partai Demokrat, agar partainya tidak meminta iming-iming jabatan, namun jika hal itu terjadi ia meminta kepada kader-kader PD agar tidak membawa partai.
"Biar dia ketum Demokrat, dia presiden dan melihat kalau ada yang iming-iming silakan saja mau jabatan jadi menteri. Tapi jangan bawa-bawa partai," pungkasnya
"Kalau ada yang iming-iming menteri silakan, tapi jangan bawa partai kami. Sebelum ada keputusan ketua majelis tinggi pak SBY. Kami memegang teguh garis partai. Kehormatan Partai Demokrat itu segala-galanya," tutup Max.
Sebelumnya, Max juga menyatakan PD masih solid berada di barisak Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo-Hatta. Keputusan itu masih tetap seperti yang diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pembina PD, Syarif Hasan, pada 30 Juni 2014 lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya