Tim Hukum Prabowo Minta MK Tolak Bukti KPU

Suara.com - Tim hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa meminta Mahkamah Konstitusi tidak menerima bukti-bukti yang diajukan oleh  Komisi Pemilihan Umum. Pasalnya, menurut tim hukum, bukti-bukti tersebut didapatkan secara tidak sah karena diperoleh dengan membuka kotak suara tanpa perintah MK.

"Kami mohon ke majelis untuk nyatakan pembukaan kotak suara termohon adalah tindakan melawan hukum sehingga semua yang diajukan oleh pemohon yang diajukan lewat pembukaan suara. dinyatakan sebagai alat bukti yang tidak sah," kata salah satu tim hukum, Didi Supriyanto, di dalam persidangan.

Didi mengatakan perintah KPU untuk membuka kotak suara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Pembukaan kotak suara bukan berdasarkan perintah hukum sehingga bukti itu diperoleh dengan melanggar peraturan perundang-undangan. Didapatkan dengan cara melawan hukum sehingga tidak dapat digunakan untuk pembuktikan perkara lainnya," kata Didi.

Sidang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dimulai sekitar jam 09.00 WIB tadi.

Langkah hukum ke mahkamah diajukan oleh tim hukum Prabowo-Hatta yang tidak puas dengan hasil pilpres karena mereka menemukan berbagai kecurangan selama prosesnya sehingga merugikan pasangan capres-cawapres nomor urut satu.

Agenda sidang kali ini adalah untuk mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu serta pembuktian. Komisi Pemilihan Umum merupakan pihak termohon, sedangkan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak terkait.