Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari membantah keras isu adanya upaya sistematis untuk memecah belah gerbong partai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Tidak ada, yang ada hanyalah perbedaan pendapat saja," kata Eva kepada suara.com, Selasa (19/8/2014).
Eva menambahkan perbedaan pendapat yang sedang terjadi di internal koalisi itu pun tidak serius.
"Misalnya, apakah ketua umum boleh gabung ke kabinet atau tidak. Itu kan sesuatu yang tidak serius," kata Eva.
Eva menekankan bahwa perbedaan pendapat tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
"Saat ini kita tetap dalam posisi itu, tidak ada masalah serius," kata Eva.
Perbedaan pendapat tersebut bermula dari ide Jokowi mengenai menteri yang tidak boleh rangkap jabatan di partai. Gagasan ini kemudian memancing perdebatan di kalangan petinggi partai koalisi pendukung Jokowi, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengaku tidak sependapat dengan ide tersebut.
Bahkan, internal PDI Perjuangan sendiri juga tidak sependapat, misalnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Namun, semua persoalan itu bisa dibicarakan secara baik-baik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara