Suara.com - Politisi PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari membantah keras isu adanya upaya sistematis untuk memecah belah gerbong partai pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Tidak ada, yang ada hanyalah perbedaan pendapat saja," kata Eva kepada suara.com, Selasa (19/8/2014).
Eva menambahkan perbedaan pendapat yang sedang terjadi di internal koalisi itu pun tidak serius.
"Misalnya, apakah ketua umum boleh gabung ke kabinet atau tidak. Itu kan sesuatu yang tidak serius," kata Eva.
Eva menekankan bahwa perbedaan pendapat tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
"Saat ini kita tetap dalam posisi itu, tidak ada masalah serius," kata Eva.
Perbedaan pendapat tersebut bermula dari ide Jokowi mengenai menteri yang tidak boleh rangkap jabatan di partai. Gagasan ini kemudian memancing perdebatan di kalangan petinggi partai koalisi pendukung Jokowi, seperti Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengaku tidak sependapat dengan ide tersebut.
Bahkan, internal PDI Perjuangan sendiri juga tidak sependapat, misalnya Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Namun, semua persoalan itu bisa dibicarakan secara baik-baik.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!