Suara.com - Politikus Poempida Hidayatullah bersama Nusron Wahid dan Agus Gumiwang sebagai kader yang dipecat secara sepihak akan menggugat DPP Partai Golkar.
"Saya dan kawan-kawan akan menggugat DPP Golkar Rp1 triliun, baik melalui PTUN maupun pengadilan tinggi, dengan bantuan kuasa hukum pak Todung Mulya Lubis" kata Poempida di Jakarta, Rabu, (20/8/2014).
Dia mengatakan nilai Rp1 triliun itu didasari janji Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie akan memberikan dana abadi untuk kepentingan partai.
"Nantinya kalau kami menang, dana itu akan kami sumbangkan untuk korban lumpur Lapindo. Korban lumpur kan masih banyak yang belum dapat ganti rugi," tegas dia.
Sebelumnya DPP Golkar memecat Poempida, Nusron dan Agus Gumiwang dari kader Golkar lantaran ketiganya mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014, atau berbeda dengan putusan partai yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Poempida menyampaikan dirinya bersama rekan-rekan yang dipecat telah mengirimkan surat penolakan pemecatan namun tidak ada surat balasan dari DPP Golkar. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Gerindra Akhirnya Minta Maaf, Atribut Partainya Ganggu Masyarakat di Jalan
-
Habiburokhman Sebut Pernyataan Abraham Samad Soal Reformasi Polri Salah Kaprah
-
IPW Nilai Polri Bisa Mudah Dipengaruhi Kepentingan Politik Jika di Bawah Kementerian
-
Semangat Berdikari, Soekarno Run Runniversary 2026 Siapkan Beasiswa Pelajar dan Inovasi 'Zero Waste'
-
Anggota DPRD DKI beberkan kondisi memprihatinkan Flyover Pesing
-
Sekolah Rakyat Tuban Tunjukkan Dampak Positif, Sekolah Permanen Disiapkan
-
Ferdinand Hutahean: Penempatan Polri di Bawah Kementerian Bukan Solusi Benahi Keluhan Masyarakat
-
Usai Gelar Perkara, KPK Tetapkan Status Hukum Hakim dan Pihak Lain yang Terjaring OTT di Depok
-
KPK Geledah Kantor Pusat Bea Cukai dan Rumah Tersangka, Dokumen hingga Uang Tunai Diamankan
-
Indonesia Police Watch Tolak Wacana Polri di Bawah Kementerian: Akan Jadi Pembantu Politisi