Suara.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2014-2019, membuktikan bahwa Indonesia negara demokratis, kata Anggota Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid.
"Saya yakin, kita akan menjadi bangsa yang demokratis terbesar di dunia dengan pengalaman pilpres yang ada selama ini," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam.
Ia menyatakan bersyukur dan bangga atas keputusan MK tersebut.
Kemenangan Jokowi-JK di MK, kata dia, menunjukkan bahwa suara rakyat secara bulat memberikan dukungan kepada Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.
"Drama pilpres yang begitu panjang yang semula diperkirakan akan berdarah-darah, terbukti dapat berjalan secara aman, damai, demokratis, dan konstitusional," katanya.
Nusron mengaku semula banyak yang takut dengan tidak akan demokratisnya proses pilpres di Indonesia.
Namun, katanya, putusan MK dan hasil Pilpres 2014 membuktikan RI bisa menjadi bangsa yang demokratis.
Menurut Nusron, kemenangan Jokowi-JK harus dijadikan modal awal oleh bangsa Indonesia untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional, konsolidasi kebangsaan yang demokratis dalam menata bangsa Indonesia.
"Kemenangan ini merupakan rahmat Allah SWT dan harus dijadikan momentum untuk memperkuat demokratisasi di Indonesia. Yakni dengan melakukan berbagai perombakan dan perubahan secara mendasar, pilar-pilar demokrasi, terutama partai politik, birokrasi, media massa, dan memperkuat 'civil society'," katanya.
Menurut Nusron, kemenangan itu juga harus dimaknai sebagai kemenangan rakyat, kemenangan hati nurani, serta politik berkeadaban dan berkebudayaan.
Ia mengatakan kemenangan Jokowi-JK diraih tanpa adanya 'black campaign', steriotipikal terhadap orang, dan berbagai praktik negatif lainnya.
"Rakyat sudah menang. Hukum sudah menjawab. Keadilan sudah ditegakkan. Hati nurani sudah terjawab. Ini saatnya rakyat memberikan dukungan dan legitimasi terhadap Jokowi-JK untuk memimpin rakyat dan bangsa Indonesia, agar membawa kita dalam gerbang kemakmuran dan kesejehteraan," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor itu.
Ia mengharapkan dengan selesainya proses MK, semua kehidupan dapat menjadi normal yang artinya para pendukung Prabowo-Hatta kembali menjadi warga negara yang baik dan menghentikan semua aktivitas yang tidak perlu dan kontraproduktif.
Dia mengatakan semua pendukung Prabowo-Hatta harus kembali bergandeng tangan dengan pendukung Jokowi-JK karena sudah tidak ada lagi pendukung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, tetapi kembali normal menjadi warga negara.
"Jokowi-JK juga tidak akan menganggap pendukung Prabowo-Hatta menjadi warga kelas kedua. Semua sama. Pendukung Jokowi-JK juga tidak akan diistimewakan. Akan dilayani dengan hak-hak yang sama," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Anak Adies Kadir jadi PAW di DPR, Bahlil Jelaskan Alasannya
-
Respons Kritik soal Pengangkatan jadi Hakim MK, Adies Kadir: Bisa Tanya ke DPR
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
Mahfud MD Tercengang Adies Kadir Tiba-tiba Muncul Jadi Calon Hakim MK: Tapi Itu Tak Melanggar Hukum
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!