Suara.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2014-2019, membuktikan bahwa Indonesia negara demokratis, kata Anggota Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid.
"Saya yakin, kita akan menjadi bangsa yang demokratis terbesar di dunia dengan pengalaman pilpres yang ada selama ini," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam.
Ia menyatakan bersyukur dan bangga atas keputusan MK tersebut.
Kemenangan Jokowi-JK di MK, kata dia, menunjukkan bahwa suara rakyat secara bulat memberikan dukungan kepada Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.
"Drama pilpres yang begitu panjang yang semula diperkirakan akan berdarah-darah, terbukti dapat berjalan secara aman, damai, demokratis, dan konstitusional," katanya.
Nusron mengaku semula banyak yang takut dengan tidak akan demokratisnya proses pilpres di Indonesia.
Namun, katanya, putusan MK dan hasil Pilpres 2014 membuktikan RI bisa menjadi bangsa yang demokratis.
Menurut Nusron, kemenangan Jokowi-JK harus dijadikan modal awal oleh bangsa Indonesia untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional, konsolidasi kebangsaan yang demokratis dalam menata bangsa Indonesia.
"Kemenangan ini merupakan rahmat Allah SWT dan harus dijadikan momentum untuk memperkuat demokratisasi di Indonesia. Yakni dengan melakukan berbagai perombakan dan perubahan secara mendasar, pilar-pilar demokrasi, terutama partai politik, birokrasi, media massa, dan memperkuat 'civil society'," katanya.
Menurut Nusron, kemenangan itu juga harus dimaknai sebagai kemenangan rakyat, kemenangan hati nurani, serta politik berkeadaban dan berkebudayaan.
Ia mengatakan kemenangan Jokowi-JK diraih tanpa adanya 'black campaign', steriotipikal terhadap orang, dan berbagai praktik negatif lainnya.
"Rakyat sudah menang. Hukum sudah menjawab. Keadilan sudah ditegakkan. Hati nurani sudah terjawab. Ini saatnya rakyat memberikan dukungan dan legitimasi terhadap Jokowi-JK untuk memimpin rakyat dan bangsa Indonesia, agar membawa kita dalam gerbang kemakmuran dan kesejehteraan," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor itu.
Ia mengharapkan dengan selesainya proses MK, semua kehidupan dapat menjadi normal yang artinya para pendukung Prabowo-Hatta kembali menjadi warga negara yang baik dan menghentikan semua aktivitas yang tidak perlu dan kontraproduktif.
Dia mengatakan semua pendukung Prabowo-Hatta harus kembali bergandeng tangan dengan pendukung Jokowi-JK karena sudah tidak ada lagi pendukung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, tetapi kembali normal menjadi warga negara.
"Jokowi-JK juga tidak akan menganggap pendukung Prabowo-Hatta menjadi warga kelas kedua. Semua sama. Pendukung Jokowi-JK juga tidak akan diistimewakan. Akan dilayani dengan hak-hak yang sama," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Legal Standing Dipertanyakan Hakim MK, Pemohon Uji UU TNI Singgung Kasus Almas
-
Skincare Lokal Terus Berkembang, Inovasi Jadi Kunci di Tengah Tren Kecantikan Modern
-
Lewat Asmara Dansa, Rossa Hidupkan Kembali Lagu Pop Klasik dengan Sentuhan Musik Modern
-
Satu Tahun Prabowo-Gibran, JPPI Rilis Rapor Merah Sektor Pendidikan
-
Kejagung Hormati Putusan MK: Jaksa Bisa Ditangkap Tanpa Izin Jaksa Agung dalam Kasus Tertentu
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta