Suara.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih periode 2014-2019, membuktikan bahwa Indonesia negara demokratis, kata Anggota Fraksi Partai Golkar Nusron Wahid.
"Saya yakin, kita akan menjadi bangsa yang demokratis terbesar di dunia dengan pengalaman pilpres yang ada selama ini," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (21/8/2014) malam.
Ia menyatakan bersyukur dan bangga atas keputusan MK tersebut.
Kemenangan Jokowi-JK di MK, kata dia, menunjukkan bahwa suara rakyat secara bulat memberikan dukungan kepada Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019.
"Drama pilpres yang begitu panjang yang semula diperkirakan akan berdarah-darah, terbukti dapat berjalan secara aman, damai, demokratis, dan konstitusional," katanya.
Nusron mengaku semula banyak yang takut dengan tidak akan demokratisnya proses pilpres di Indonesia.
Namun, katanya, putusan MK dan hasil Pilpres 2014 membuktikan RI bisa menjadi bangsa yang demokratis.
Menurut Nusron, kemenangan Jokowi-JK harus dijadikan modal awal oleh bangsa Indonesia untuk segera melakukan rekonsiliasi nasional, konsolidasi kebangsaan yang demokratis dalam menata bangsa Indonesia.
"Kemenangan ini merupakan rahmat Allah SWT dan harus dijadikan momentum untuk memperkuat demokratisasi di Indonesia. Yakni dengan melakukan berbagai perombakan dan perubahan secara mendasar, pilar-pilar demokrasi, terutama partai politik, birokrasi, media massa, dan memperkuat 'civil society'," katanya.
Menurut Nusron, kemenangan itu juga harus dimaknai sebagai kemenangan rakyat, kemenangan hati nurani, serta politik berkeadaban dan berkebudayaan.
Ia mengatakan kemenangan Jokowi-JK diraih tanpa adanya 'black campaign', steriotipikal terhadap orang, dan berbagai praktik negatif lainnya.
"Rakyat sudah menang. Hukum sudah menjawab. Keadilan sudah ditegakkan. Hati nurani sudah terjawab. Ini saatnya rakyat memberikan dukungan dan legitimasi terhadap Jokowi-JK untuk memimpin rakyat dan bangsa Indonesia, agar membawa kita dalam gerbang kemakmuran dan kesejehteraan," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor itu.
Ia mengharapkan dengan selesainya proses MK, semua kehidupan dapat menjadi normal yang artinya para pendukung Prabowo-Hatta kembali menjadi warga negara yang baik dan menghentikan semua aktivitas yang tidak perlu dan kontraproduktif.
Dia mengatakan semua pendukung Prabowo-Hatta harus kembali bergandeng tangan dengan pendukung Jokowi-JK karena sudah tidak ada lagi pendukung Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta, tetapi kembali normal menjadi warga negara.
"Jokowi-JK juga tidak akan menganggap pendukung Prabowo-Hatta menjadi warga kelas kedua. Semua sama. Pendukung Jokowi-JK juga tidak akan diistimewakan. Akan dilayani dengan hak-hak yang sama," katanya. (Antara)
Berita Terkait
-
Tahan Tangis saat Sidang MK, Guru Sebut PPPK dan Honorer Dipecat Imbas MBG
-
Dana Pendidikan Dikuras Buat MBG, Pemerintah Terancam Gugatan Ganti Rugi Triliunan!
-
'Kartu Mati' MK untuk Parpol: Mengapa Keterwakilan 30 Persen Perempuan Kini Jadi Syarat Wajib?
-
Dukung Putusan MK, Dasco Pastikan Syarat Keterwakilan Perempuan Masuk RUU Pemilu
-
Dasco Dukung Putusan MK soal Parpol Tanpa 30 persen Caleg Perempuan Bakal Gugur
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT