Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat, Jus Usman, berkeyakinan sepanjang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bekerja untuk rakyat serta kebijakan yang mereka ambil tidak melanggar UUD 1945, Koalisi Merah Putih tidak akan memiliki celah untuk merecoki.
"Kalau melihat konstelasi politik, tidak ada pelanggaran undang-undang dan benar-benar bekerja untuk masyarakat, tidak ada peluang lagi untuk mengganggu," kata Jus Usman kepada Suara.com, Senin (25/8/2014).
Terkait dengan wacana pembentukan Pansus Pilpres untuk membuka kembali masalah-masalah yang terjadi selama Pilpres 2014, hal itu diyakini tidak akan terealisasi. Pasalnya, anggota dewan dari partai pendukung Koalisi Merah Putih yang saat ini menjabat dan menggagas pansus, akan diganti dengan anggota yang baru pada 1 Oktober 2014.
"Itu mungkin sesuatu yang tidak mungkin, melihat waktu yang sangat sempit. Apalagi ganggu-ganggu (pemerintahan Jokowi-JK), kan sudah habis masa jabatannya," kata Jus Usman.
Lagi pula, kata Jus Usman, tidak ada dasar untuk mengganggu terpilihnya Jokowi-JK, mengingat Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"MK sudah putuskan. Putusan MK final dan mengikat," katanya.
Kalaupun nanti anggota Koalisi Merah Putih di DPR terus menerus mengambil sikap kritis terhadap kebijakan Jokowi-JK, kata Jus, itu justru baik, asalkan sifat kritis mereka untuk membangun bangsa.
"Bahkan, bisa jadi catatan pemerintahan yang baru," kata Jus Usman.
Tapi, kalau sikap kritis tersebut diniatkan untuk mengganggu, bahkan menjatuhkan pemerintahan yang legitimate, kata Jus Usman, hal itu bisa masuk kategori melanggar perundang-undangan.
"Kalau asal mengritik dan niat menjatuhkan, itu salahi aturan UU," kata Jus Usman.
Jus Usman mengatakan Jokowi-JK justru minta masukan dari eksternal pemerintah. Bahkan, relawan pendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu, malah diminta untuk terus menerus mengawal pemerintahan lima tahun ke depan.
Partai Hanura merupakan salah satu partai pendukung pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014. Partai ini meraih sebanyak 16 kursi di DPR.
Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKS, PAN, dan PBB. Di pilpres yang lalu, mereka mendukung Prabowo-Hatta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal
-
Modus 'Crispy Fruit', WNA China Pengedar Happy Water Diciduk di Apartemen Pademangan
-
Rangkul Homeless Media, Bakom Perkenalkan Mitra Baru New Media Forum
-
Kasus PRT Loncat dari Lantai 4, Polisi Tetapkan Pengacara Adriel Viari Purba Tersangka
-
Polisi Tetapkan 3 Tersangka Kasus 'Majikan Sadis' di Benhil, Ini Perannya!
-
Pemilik Blueray Cargo Didakwa Suap Rp61,3 Miliar ke Pejabat Bea Cukai demi Loloskan Barang Impor
-
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Peran Perempuan Usai Raih Penghargaan