Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat, Jus Usman, berkeyakinan sepanjang pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bekerja untuk rakyat serta kebijakan yang mereka ambil tidak melanggar UUD 1945, Koalisi Merah Putih tidak akan memiliki celah untuk merecoki.
"Kalau melihat konstelasi politik, tidak ada pelanggaran undang-undang dan benar-benar bekerja untuk masyarakat, tidak ada peluang lagi untuk mengganggu," kata Jus Usman kepada Suara.com, Senin (25/8/2014).
Terkait dengan wacana pembentukan Pansus Pilpres untuk membuka kembali masalah-masalah yang terjadi selama Pilpres 2014, hal itu diyakini tidak akan terealisasi. Pasalnya, anggota dewan dari partai pendukung Koalisi Merah Putih yang saat ini menjabat dan menggagas pansus, akan diganti dengan anggota yang baru pada 1 Oktober 2014.
"Itu mungkin sesuatu yang tidak mungkin, melihat waktu yang sangat sempit. Apalagi ganggu-ganggu (pemerintahan Jokowi-JK), kan sudah habis masa jabatannya," kata Jus Usman.
Lagi pula, kata Jus Usman, tidak ada dasar untuk mengganggu terpilihnya Jokowi-JK, mengingat Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak seluruh gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
"MK sudah putuskan. Putusan MK final dan mengikat," katanya.
Kalaupun nanti anggota Koalisi Merah Putih di DPR terus menerus mengambil sikap kritis terhadap kebijakan Jokowi-JK, kata Jus, itu justru baik, asalkan sifat kritis mereka untuk membangun bangsa.
"Bahkan, bisa jadi catatan pemerintahan yang baru," kata Jus Usman.
Tapi, kalau sikap kritis tersebut diniatkan untuk mengganggu, bahkan menjatuhkan pemerintahan yang legitimate, kata Jus Usman, hal itu bisa masuk kategori melanggar perundang-undangan.
"Kalau asal mengritik dan niat menjatuhkan, itu salahi aturan UU," kata Jus Usman.
Jus Usman mengatakan Jokowi-JK justru minta masukan dari eksternal pemerintah. Bahkan, relawan pendukung Jokowi-JK di Pilpres 2014 lalu, malah diminta untuk terus menerus mengawal pemerintahan lima tahun ke depan.
Partai Hanura merupakan salah satu partai pendukung pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014. Partai ini meraih sebanyak 16 kursi di DPR.
Koalisi Merah Putih terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKS, PAN, dan PBB. Di pilpres yang lalu, mereka mendukung Prabowo-Hatta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta