Suara.com - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sepanjang jalan arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat (Jabar), harus tutup karena kehabisan stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Senin (25/8/2014).
Informasi dari sejumlah petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Karawang, kosongnya stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu akibat adanya kebijakan pengurangan jatah BBM bersubsidi.
Sebagaimana pantauan pada Senin siang hingga sore, SPBU yang tutup itu tersebar di beberapa titik sepanjang jalan arteri Karawang, hingga daerah sekitar Cikampek.
"Barangnya (stoknya) habis, apa yang mau dijual," kata Andri, salah seorang petugas SPBU 34-41307, di Jalan Raya Dawuan, Karawang, Senin (25/8).
Andri mengaku sudah mulai menutup SPBU tempatnya bekerja sejak sekitar pukul 15.00 WIB. Itu dilakukan akibat terjadinya kekosongan BBM bersubsidi.
Sedangkan Iwan, seorang petugas SPBU di Jalur Pantura Karawang, mengatakan bahwa pengurangan jatah BBM bersubsidi sebenarnya sudah terjadi sejak tanggal 18 Agustus 2014. Namun menurutnya, baru terjadi antrean panjang pengendara yang hendak membeli BBM bersubsidi sejak Minggu (24/8), dan hingga kini pembelian BBM bersubsidi mengalami peningkatan cukup signifikan.
"Akibat tingginya tingkat pembelian BBM bersubsidi, stoknya cepat habis selama beberapa jam. Jadi terpaksa tutup, sambil menunggu datang stok," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Karawang, Hanafi, sebelumnya mengatakan bahwa kebijakan pemerintah pusat itu mengakibatkan jatah BBM bersubsidi jenis solar di daerahnya berkurang 20 persen. Sedangkan untuk BBM jenis premium, menurutnya akan berkurang 5 persen dari jatah setiap bulan pengirimannya.
"Pengurangan jatah itu terjadi di seluruh SPBU sekitar Karawang. Pengurangan jatah pengiriman BBM bersubsidi itu berlaku sejak 18 Agustus 2014," tuturnya.
Berdasarkan catatan Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi setempat, saat ini terdapat 58 SPBU yang tersebar di berbagai daerah di sekitar Karawang. [Antara]
Berita Terkait
-
Ini Dia Autothermix, Alat Pemusnah Sampah Tanpa Bahan Bakar Fosil
-
Wanti-wanti LPG Mau Digantikan CNG: Bahaya, Tekanannya 25 Kali Lipat!
-
Alasan Perang Iran Bikin Harga BBM Tetap Mahal Meski Pasokan Minyak Dunia Melimpah
-
Harga BBM Diesel Mencekik, Toyota Siapkan Senjata Rahasia untuk Fortuner?
-
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Pengungkapan Penyelewengan BBM Bersubsidi
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Era Baru Dimulai, Robot Rp234 Juta Disumpah Jadi Biksu Buddha
-
Hantavirus Tewaskan 3 Orang, Bakal Jadi Pandemi? Ini Penjelasan Resmi WHO
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP