Suara.com - Lembaga penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengingatkan, bahwa Partai Demokrat tidak memiliki pengalaman sebagai oposisi, sehingga partai itu lebih baik berkoalisi dalam pemerintahan selanjutnya.
"Kalau konteksnya sekarang, Demokrat lebih baik tetap di pemerintahan (berkoalisi). Kalau jadi oposisi dia harus belajar ulang, karena tidak ada sejarahnya dia jadi oposisi," kata peneliti LSI Rully Akbar di Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Dia mengatakan dengan masuk di dalam pemerintahan, maka elektabilitas suara Demokrat bisa stabil. Sebaliknya, jika menjadi oposisi, maka Demokrat harus memosisikan diri sebagai partai yang mampu menjadi saluran masyarakat dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi-JK.
"Karena tidak ada kekuatan penyeimbang. Hanya ada koalisi atau oposisi," kata dia.
Rully menilai sebagai partai besar dan tidak memiliki tokoh selain Susilo Bambang Yudhoyono, Demokrat akan membutuhkan waktu lama untuk bisa kembali ke pemerintahan, apabila saat ini memilih menjadi oposisi.
"Sekarang bagaimana caranya SBY mempertahankan kekuasaan dengan masuk ke pemerintahan," ujar dia.
Sebelumnya Presiden Yudhoyono telah bertemu dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Menurut Rully pertemuan itu bisa membicarakan segala macam hal, antara lain kebijakan partai, masalah rencana kenaikan harga BBM atau hal lain. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban